Hibah

JAKARTA | Barometer Jatim – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menyebut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah prestasi, melainkan kewajiban.

SURABAYA | Barometer Jatim – Setelah Senin (24/6/2024) lalu hanya bisa meneriakkan aspirasinya dari pagar kantor, aktivis Jatim One akan kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pemprov Jatim.

SURABAYA | Barometer Jatim – Baru 9 bulan lalu, 26 September 2023, eks Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simandjuntak divonis 9 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 39,5 miliar dalam perkara korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir).

Pengelolaan dana hibah Rp 47,2 miliar Masjid Al Akbar Surabaya dari Pemprov Jatim diduga tak beres. Diam-diam GAM Jatim melaporkannya ke Polda Jatim.

SURABAYA | Barometer Jatim – Pengelolaan hibah Rp 47,2 miliar Masjid Al Akbar Surabaya dari Pemprov Jatim diduga tak beres. Bahkan akhir Februari 2023, diam-diam Gerakan Aktivis dan Mahasiswa Jawa Timur (GAM Jatim) melaporkannya ke Polda Jatim.

SURABAYA | Barometer Jatim – Sejarah diukir Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jawa Timur. Lembaga yang diketuai AA LaNyalla Mahmud Mattalitti itu membangun kantor perwakilan di tengah moratorium atau penghentian pembangunan gedung kementerian dan lembaga yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014 melalui surat Menteri Keuangan.

SURABAYA | Barometer Jatim – Persoalan belanja hibah menjadi satu dari empat area yang disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023.

SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyoroti empat area yang disebutnya memerlukan perhatian lebih lanjut pasca penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim 2023 melalui rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (2/5/2024) lalu.

SURABAYA | Barometer Jatim – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan pentingnya penggunaan APBD secara efektif dan efisien. Sebab, setiap rupiah yang dialokasikan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi juga representasi dari kepercayaan masyarakat serta harapan akan peningkatan kualitas hidup.

SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ahmadi Noor Supit mengungkap lembanganya pernah diprotes Gubernur Jatim saat membeber data terkait capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).