Kuasa Hukum Kusnadi: Kita Akan Bantu KPK Resik-resik Jatim dari Korupsi Hibah!

BABAK BARU korupsi dana hibah Pemprov Jatim tampaknya bakal panjang. Terlebih setelah Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, Kusnadi yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka mengajukan justice collaborator (JC) dan whistleblower.

Inikah momentum bagi KPK untuk resik-resik Jatim dari korupsi dana hibah yang angkanya mencapai triliunan rupiah setiap tahun? Berikut wawancara Barometer Jatim dengan Kuasa Hukum Kusnadi, Marthin Stiabudi dari Adam & Associates di Surabaya, Senin (9/12/2024).

Kusnadi sudah mengajukan JC dan whistleblower, apakah ini momentum bagi KPK untuk resik-resik Jatim dari korupsi dana hibah?
Ya, seharusnya ini adalah momentum yang sangat menentukan bagi warga Jatim untuk mengetahui sepenuhnya terkait hibah di Jatim. Khususnya hibah yang dimiliki oleh gubernur yang selama ini orang mempersepsikan itu adalah hibah dari legislatif yang sebenarnya milik gubernur.

Gubernur itu maksudnya Khofifah?
Pada saat itu di 2019 iya.

Jadi fokus Kusnadi dalam buka-bukaan ini akan lebih banyak menyasar ke Pemprov Jatim?
Tidak hanya di Pemprov Jatim atau eksekutif saja. Kita mau buka-bukaan, istilahnya resik-resik itu. Kita akan aplikasikan di dalam pemeriksaan selanjutnya dalam penyidikan di KPK.

Bagaimana perkembangan JC dan whistleblower yang diajukan ke KPK?
JC dan whistleblower sudah kita ajukan, makanya kita komitmen. Kita bukan hanya 'omon-omon', tapi kita riil akan membantu KPK untuk bersih-bersih di Jatim.

Baik. Dalam fakta persidangan Sahat Tua Simanjuntak terungkap ada 11 ‘aspirator siluman' dan 'hibah susupan' hingga mencapai Rp 2,4 triliun, apakah ini juga akan dibongkar?
Kita akan bongkar semuanya. Kita sudah memberikan clue kepada KPK terkait pintu masuknya di mana. Sudah saya sampaikan, pintu masuknya ada di Bappeda Jatim.

Terkait untuk pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kita tidak bisa memberikan keterangan sejelasnya, tetapi kita bisa menunjukkan bagaimana mekanismenya dari awal pengajuan hibah sampai akhir.

Mengapa Bappeda Jatim yang jadi pintu masuk?
Ya, pintu awal itu di Bappeda, karena Bappeda itu akan meng-input semua proposal yang masuk dari Pokmas (Kelompok Masyarakat).

Di persidangan Sahat juga terungkap pembagian hibah melibatkan para ketua fraksi dan Ketua Komisi C. Bahkan pengatur alokasi hibah disebut bukan pimpinan DPRD Jatim melainkan para ketua fraksi, apa betul begitu?
Bukan hanya di eksekutif, kita akan buka semuanya yang di legislatif. Siapa-siapa penentu untuk menentukan atau menggedok anggaran satu tahun itu, termasuk peranan fraksi maupun komisi semuanya akan kita ungkap.

Jadi prinsipal kami sudah berkomitmen akan membantu KPK untuk bersih-bersih, kita akan realisasikan saat pemeriksaan selanjutnya yang menyangkut materi teknis pelaksanaan hibah itu bagaimana dan penentu-penentunya.

Ini kan momen Pilkada dan Khofifah terpilih lagi sebagai Gubernur Jatim, apa enggak khawatir dicurigai langkah Kusnadi politis?
Kalau urusan Pilkada itu tersendiri. Ini masalah penegakan hukum. Ini adalah momentum yang baik agar hibah ini terungkap semuanya, penyalurannya, mekanismenya atau siapa yang punya. Jadi ini bukan hanya di Jatim tapi di seluruh Indonesia pasti akan mengalami situasi seperti ini.

Kita juga tidak berpikiran karena Bu Khofifah itu mencalonkan sebagai gubernur dan sekarang terpilih. Pada intinya kita tidak ada kaitannya dengan itu, kita ingin mengungkap semua kebenaran.

Kusnadi ingin mengungkap semua kebenaran terkait korupsi hibah atau ingin menyeret yang lain?
Pada intinya kita akan mengungkap semuanya. Bukan karena klien kami ingin menyeret yang lain, tapi semua harus diungkap untuk tujuan satu agar masyarakat mengetahui semuanya apa sih yang sebenarnya terjadi di periode 2019-2024.{*}

| Baca berita Korupsi Hibah. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur