Parlemen Jatim

DPRD Jatim tak henti jadi sorotan. Usai periode 2019-2024 diterjang kasus korupsi dana hibah pokir, kini periode 2024-2029 malah dipimpin eks napi korupsi.

Rocky Gerung sulut keberanian anggota DPRD Jatim, khususnya yang masih muda, agar mempunyai ambisi dan menumbuhkan tradisi parlemen dirancang untuk berbicara.

Rocky Gerung sebut Jatim menghasilkan separuh dari pendapatan nasional, tetapi angka korupsinya juga tinggi. Problem lain misalnya kemiskinan hingga stunting.

SURABAYA | Barometer Jatim – Hanya 60 muka lama dari total 120 anggota DPRD Jatim yang kembali menduduki kursi periode 2024-2029. Dalam pelantikan yang dilakukan pada Sabtu (31/8/2024), separuh lainnya dihiasi muka baru. Siapa saja mereka?

SURABAYA | Barometer Jatim – Agung Mulyono kembali terpilih menjadi anggota DPRD Jatim periode 2024-2029. Politikus Partai Demokrat itu dilantik bersama 119 wakil rakyat lainnya di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Sabtu (31/8/2024).

SURABAYA | Barometer Jatim – 120 anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 diambil sumpahnya lewat sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Sabtu (31/8/2024).

SURABAYA | Barometer Jatim – Di tengah suasana babak baru penyidikan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019-2022, 120 anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 resmi dilantik, Sabtu (31/8/2024).

SURABAYA | Barometer Jatim – 120 anggota DPRD Jatim periode 2024-2029 dilantik, Sabtu (31/8/2024). 61 orang di antaranya merupakan wajah baru, salah satunya Cahyo Harjo Prakoso yang akan menghiasi gedung Indrapura – sebutan DPRD Jatim yang berada di Jalan Indrapura, Surabaya.

SURABAYA | Barometer Jatim – 53 petahana DPRD Jawa Timur tidak kembali lagi ke Indrapura untuk menduduki kursi periode 2024-2029. Rinciannya 42 tidak lolos, 8 maju DPR RI, dan 3 memutuskan tidak nyaleg lagi.

SURABAYA | Barometer Jatim – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menyindir Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono sedang playing victim terkait Pemprov Jatim bakal kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 4 triliun dari pajak kendaraan bermotor di tengah pesimisme BUMD bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.