960,7 ribu orang di Jatim masih nganggur. Legislator Jairi Irawan menggandeng LPK dan BPR Jatim cari solusi agar lulusan Stikes bisa kerja di luar negeri.
Parlemen Jatim
Pendapatan APBD Jatim 2026 Anjlok Rp 9,1 T, Khofifah Tepis Tak Bisa Kelola Keuangan!
Pendapatan APBD Jatim 2026 dipatok Rp 26,30 triliun atau anjok Rp 9,1 triliun dibandingkan realisasi 2024. Khofifah menepis tak bisa kelola keuangan! Lalu?
Pendapatan APBD Jatim 2026 Surut Rp 1,96 T, Gerindra: Tata Kembali Anak Usaha BUMD!
Pendapatan daerah APBD Jatim 2026 menyusut signifikan Rp 1,96 triliun, Gerindra merekom penataan kembali anak perusahaan BUMD yang tidak efisien sangat penting.
Lulusan SMK-SMA Terbanyak Nganggur di Jatim, PKS Soroti MJC hingga Iklim Investasi!
Fraksi PKS menyoroti pengangguran di Jatim masih 960,7 ribu dan lagi-lagi lulusan SMK-SMA penyumbang tertinggi. Ini catatan kritisnya untuk Khofifah!
Khofifah Absen Lagi di Paripurna DPRD Jatim, Gerindra Protes Ingatkan soal Etika!
Lagi-lagi rapat paripurna DPRD Jatim diwarnai interupsi memprotes ketidakhadiran Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Kali ini dilontarkan Fraksi Gerindra.
Komisi C Soroti NPL BPR Jatim Masih Tinggi, Awasi Suntikan Modal Rp 500 M!
Komisi C DPRD Jatim menyoroti masih tingginya NPL BPR Jatim. Kinerja keuangan harus sehat karena bakal menerima sutikan modal Rp 500 miliar.
DPRD Jatim Ingatkan PT JGU Masih Punya Utang Dividen: Segera Tuntaskan!
Komisi C DPRD Jatim mengingatkan PT JGU masih ada kewajiban pembayaran dividen yang belum diselesaikan ke Pemprov Jatim. Segera tuntaskan!
DPRD Jatim Bentuk Pansus BUMD, Kompetensi Timses di Struktur Bakal Turut Dikuliti!
DPRD Jatim membentuk Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim. Setoran PAD hingga kinerja tim sukses di struktur bakal dikuliti.
Komisi C Setujui BPR Jatim Disuntik Modal Rp 500 Miliar, Apa Urgensinya?
Komisi C DPRD Jatim menyetujui Pemprov menggelontorkan penyertaan modal Rp 500 miliar untuk BPR Jatim. Apa urgensinya?
PT DABN Dihantam Kasus Korupsi, Golkar: Evaluasi Menyeluruh BUMD Jatim!
Sejumlah kasus yang menghantam BUMD Pemprov Jatim dan anak usahanya, membuat Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendesak dilakukannya evaluasi secara menyeluruh.
