Parlemen Jatim

Setoran PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih terhadap PAD sangat kecil. DPRD minta dilakukan audit khusus oleh tim independen.

Komisi C DPRD Jatim mengkritisi BPR Jatim agar tidak hanya minta tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar, tapi setoran dividen untuk PAD juga harus melesat.

Komisi C DPRD Jatim minta tiga BUMD, PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih agar keberadaannya ditinjau ulang lantaran tak produktif dan prospektif.

Komisi C DPRD Jatim gerah melihat PT PJU -- salah satu BUMD Pemprov Jatim -- bolak-balik dipimpin Plt. Segera definitifkan Plt Direktur Hadi Mulyo Utomo.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan mengkritik Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim yang diketuai HM Arum Sabil.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono mendorong PT DABN yang merupakan anak usaha PT PJU menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim.

Komisi C DPRD Jatim heran, kenapa PT DABN yang secara bisnis sehat dan menguntungkan justru dipermasalahkan. Ada yang ingin membuat suasana keruh?

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf menyampaikan payung hukum keterbukaan informasi publik di Jatim perlu diperkuat lewat Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna DPRD Jatim berlangsung panas lantaran Khofifah lagi-lagi mangkir. Sampai-sampai anggota Fraksi Golkar walk out bentuk protes.

Komisi C DPRD Jatim mengaku heran dengan terpilihnya Prof M Nuh sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Direksi dan Komisaris Bank Jatim.