Lulusan SMK-SMA Terbanyak Nganggur di Jatim, PKS Soroti MJC hingga Iklim Investasi!
SURABAYA | Barometer Jatim – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim menyetujui pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim Tahun Anggaran 2026.
Meski demikian, sejumlah catatan kritis dilontarkan saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tentang APBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna, Sabtu (15/11/2025).
Salah satunya, perlu adanya perbaikan kebijakan fiskal APBD 2026 agar bisa menyelesaikan tantangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) khususnya pada Gen Z dan milenial.
“TPT 2025 yang masih mencapai 3,88% masih dibayangi dengan TPT tertinggi pada lulusan SMK (6,78%) dan lulusan SMA (5,75 %) perlu mendapat perhatian serius pada kebijakan belanja daerah sektor pendidikan menengah dan kejuruan,” kata Juru Bicara Fraksi PKS, Lilik Hendarwati.
Selain itu, tandasnya, perlu memperluas belanja program Jatim Kerja seperti job market fair, Millennial Job Center (MJC) dan revitalisasi pelatihan kerja sampai ke perdesaan, serta memperbaiki iklim investasi di Jatim.
Orang Nganggur 960,7 Ribu
Mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT per Agustus 2025 sebesar 3,88% atau secara jumlah orang nganggur di Jatim masih sebanyak 960,7 ribu.
Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja di Jatim terdapat sekitar 3-4 orang nganggur. Meski demikian, TPT secara umum mengalami penurunan 0,31% dibandingkan Agustus 2024.
PROBLEM SERIUS: Lulusan SMK dan SMA masih mendominasi pengangguran di Jawa Timur. | Sumber: BPS Jatim
Dari 960,7 ribu pengangguran di provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut, lagi-lagi lulusan SMK dan SMA tetap mendominasi.
“Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT di Jatim menunjukkan pola yang relatif serupa sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2025,” tulis BPS dalam keterangan resminya.
“Dalam periode tersebut, lulusan SMK secara konsisten mencatatkan TPT tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.”
Pada Agustus 2025, TPT lulusan SMK tercatat 6,78%, menurun dari 6,81% pada Agustus 2024 dan 8,70% pada Agustus 2023, tetapi masih menjadi yang tertinggi.
“Kondisi ini menunjukkan, bahwa lulusan SMK masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya,” sambung BPS.
Sebaliknya, TPT terendah terus ditempati kelompok berpendidikan SD ke bawah, yaitu 2,12% pada Agustus 2025, naik dari Agustus 2024 (1,92%) tetapi turun dari Agustus 2023 (2,24%).
Rendahnya TPT pada kelompok ini, umumnya disebabkan banyaknya pekerja yang terserap di sektor informal dengan jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan formal tinggi.
Pendapatan Turun Rp 1,962 T
APBD Jatim 2026 disepakati bersama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan pimpinan DPRD Jatim dengan pendapatan daerah mengalami penurunan target.
Proyeksi pendapatan daerah yang awalnya dalam Nota Keuangan Gubernur sebesar Rp 28,263 triliun berubah menjadi Rp 26,300 triliun atau mengalami penurunan Rp 1,962 triliun (-6,94%). Penurunan ini sebagai dampak dari kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Transfer Umum.
Adapun pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Sejalan dengan penurunan pendapatan daerah, bagian belanja daerah pun menyesuaikan dengan juga mengalami penurunan.
Awalnya dalam Nota Keuangan Gubernur sebesar Rp 29,658 triliun berubah menjadi Rp 27,217 triliun atau mengalami penurunan 2,440 triliun yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT), dan Belanja Transfer.
Dengan demikian, defisit anggaran pada 2026 diperkirakan sebesar Rp 916,7 miliar yang akan ditutup lewat pembiayaan netto. Sedangkan pembiayaan daerah diproyeksikan Rp 916,7 miliar yang berasal dari SiLPA 2025.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
