Hasanuddin Berani Ijon hingga Rp 11,5 M dalam Korupsi Hibah Jatim, Berapa yang Dikeruk?

SURABAYA | Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, hibah jalur pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD menjadi ajang kompetisi bagi para koordinator lapangan (korlap) untuk menyuap aspirator lewat ijon.

Salah satu korlap yang kini menjadi tersangka dan ditahan KPK, yakni Hasanuddin. Saat ditetapkan menjadi tersangka pada 5 Juli 2024, dia masih menyandang korlap kemudian maju Caleg DPRD Jatim dari PDIP, terpilih, dilantik, hingga akhirnya mundur usai ditahan pada 2 Oktober 2025.

“Beliau memang sudah lama mendapatkan status tersangka, saat itu. Maka dia sportif, dia membuat surat pengunduran diri, bahkan belum dilantik. Akan tetapi asas praduga tak bersalah ini tetap ingin dia lakukan,” kata Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi Sulistyono, Senin (6/10/2025).

“Begitu beliau menjadi tahanan KPK dalam kasusnya kemarin, maka ini diluncurkan pengunduran diri, maka ini diproses,” tandas politikus yang akrab disapa Kanang tersebut.

Terkait peran Hasanuddin sebagai korlap, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan dalam rentang 2019-2022 menyalurkan jatah hibah Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, Kusnadi di enam daerah. Yakni Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Malang, dan Pacitan.

Selama empat tahun di enam daerah tersebut, Hasanuddin mengelola jatah hibah Kusnadi sebesar Rp 30 miliar dan fee lewat ijon yang harus diberikan di awal sebesar Rp 11,5 miliar atau 30,3 persen dari total alokasi hibah yang dikelola.

UNDUR DIRI: Budi Sulistyono umumkan Hasanuddin mundur dari anggota DPRD Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/RQ

Menurut Asep Guntur, Hasanuddin bukan satu-satunya korlap yang mengelola jatah hibah Kusnadi, tapi ada lima lainnya yang juga ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi.

Yakni Jodi Pradana Putra yang menyerahkan fee sebesar Rp 18,6 miliar atau 20,2 persen dari total dana hibah yang dikelola sebesar Rp 91,7 miliar. Lalu Sukar, Wawan Kristawan, dan A Royan menyetor fee Rp 2,1 miliar atau 21 persen dari dana hibah yang dikelola Rp 10 miliar.

“Jadi pada rentang 2019-2022, saudara KUS telah menerima komitmen fee secara transfer melalui rekening istrinya dan staf pribadinya atau tunai yang berasal dari beberapa korlap mencapai total Rp 32,2 miliar,” katanya Asep Guntur.

Jatah hibah Kusnadi sendiri, Rinci Asep Guntur, mencapai Rp 398,7 miliar. Rinciannya Rp 54,6 miliar (2019), Rp 84,4 miliar (2020), Rp 124,5 miliar (2021), dan Rp 135,2 miliar (2022).

Kantongi Harta Rp 5,4 Miliar

Lantas, seberapa tajir legislator DPRD Jatim asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik itu sehingga bisa menyuap Kusnadi mencapai Rp 11,5 miliar?

Menilik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 26 Juni 2024 saat maju Caleg DPRD Jatim, total Hasanuddin mengantongi Rp 5,4 miliar (5.425.045.410) setelah dipotong utang 1.200.000.000.

Harta kekayaan Hasanuddin terdiri dari 5 bidang tanah dan bangunan total senilai Rp 4.485.000.000. Rinciannya tanah dan bangunan seluas 130 m2/260 m2 di Kabupaten Gresik hasil sendiri Rp 2.000.000.000, tanah dan bangunan seluas 132 m2/75 m2 di Gresik hasil sendiri Rp 800.000.000.

Lalu tanah dan bangunan seluas 146 m2/146 m2 di Gresik hasil sendiri Rp 1.000.000, tanah seluas 113 m2 di Gresik hasil sendiri, serta tanah seluas 241 m2 di Gresik hasil sendiri Rp 1.084.000.000.

Selain itu, Hasanuddin memiliki alat transportasi dan mesin total senilai Rp 1.273.000.000. Terdiri dari mobil Honda Brio tahun 2019 hasil sendiri Rp 110.000.000, mobil Mazda 3 HB tahun 2021 hasil sendiri Rp 450.000.000, dan mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2019 hasil sendiri Rp 160.000.000.

Berikutnya mobil Mitsubishi L300 PUFB-R tahun 2010 hasil sendiri Rp 100.000.000, motor Honda Scoopy tahun 2021 hasil sendiri Rp 15.000.000, motor Honda Scoopy tahun 2020 hasil sendiri Rp 13.000.000, motor Honda PCX tahun 2022 hasil sendiri Rp 25.000.000, dan mobil Toyota Innova Venturer tahun 2021 hasil sendiri Rp 400.000.000.

Hasanuddin juga memiliki harta bergerak lainnya Rp 660.545.410, serta kas dan setara kas Rp 206.500.000.

Kebagian 5-10 Persen

Dengan total harta kekayaan Rp 5,4 miliar dan berani menyuap hingga Rp 11,5 miliar, berapa keuntungan 'duit haram' yang dikantongi Hasanuddin?

Menurut Asep Guntur, terjadi kesepakatan pembagian fee antara Kusnadi dan korlap. Rinciannya, Kusnadi mendapat sekitar 15-20 persen. Lalu korlap kebagian 5-10 persen, pengurus pokmas (kelompok masyarakat) 2,5 persen. Administrasi pembuatan proposal dan LPj (Laporan Pertanggungjawaban) 2,5 persen.

“Jadi kalau dibagi-bagi, diambil tadi 20 persen untuk oknum anggota dewan, 10 persen untuk korlap, kemudian untuk pokmas dan lain-lainnya 10 persen, yang diterapkan itu hanya sekitar 55 persen,” kata Asep Guntur.

“Bayangkan dari anggaran 100 persen kemudian hanya 55 persen. Itu pun belum diambil keuntungan pelaksana. Nah pelaksana misalnya ambil 10 atau 15 persen, nanti yang diterapkan hanya sekitar 40 persenan dari nilai anggaran,” sambungnya.

Tentu saja, tegas Asep Guntur, sangat berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ada atau kualitas pekerjaan. Imbasnya jalan menjadi mudah rusak atau bangunan gampang roboh.{*}

| Baca berita Korupsi Hibah Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur