Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Tahun ini Pemkot Surabaya menargetkan seluruh pasangan nikah siri bisa diisbatkan secara resmi melalui program Lontong Kupang.

Kusnadi buka-bukaan soal dugaan penyelewengan hibah gubernur di hadapan penyidik KPK. Di sisi lain, Khofifah mangkir dari panggilan.

Eks Ketua DPRD Jatim, Kusnadi kembali diperiksa KPK terkait kasus korupsi hibah Pemprov Jatim. Selama tujuh jam dicecar soal hibah gubernur.

Tanpa Bojonegoro, Indonesia tidak lengkap. Pengemasan wastra batik ke dalam kegiatan festival merupakan gagasan yang menarik dan kreatif.

BPD Jawa Timur minta suntikan modal hingga Rp 500 miliar. Tugas jajaran direksi dan komisaris bakal lebih berat karena harus kejar setoran PAD Rp 150 miliar.

Parkir toko modern atau minimarket di seluruh Surabaya tidak dipungut biaya alias gratis. Jika ada pungutan liar, laporkan!

UMKM di Kota Pahlawan bisa berjualan secara gratis di area parkir toko modern. Soal biaya listrik dan air bakal ditanggung Pemkot Surabaya.

LaNyalla soroti nasib petani di Tuban yang mengadukan nasibnya ke DPRD lantaran tidak bisa menanami lahan pertaniannya.

Khofifah janjikan setoran PAD Rp 150 miliar dari BPR Jatim dalam lima tahun mendatang setelah suntikan modal Rp 500 miliar terpenuhi. Apa kata DPRD Jatim?

Komisi C DPRD Jatim tak menyoal permintaan suntikan modal Rp 500 miliar PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim. Namun rencana kerjanya harus dikuliti.

Setoran PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih terhadap PAD sangat kecil. DPRD minta dilakukan audit khusus oleh tim independen.