Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Pasca putusan pengadilan tinggi, hingga kini PT ISS tak kunjung membayar kewajiban setoran parkir Rp 14,8 miliar. Dishub Sidoarjo ajukan eksekusi ke PN.

Upaya menjaga reputasi belakangan marak dilakukan. Namun hal itu tidak boleh jadi dalih untuk menghapus karya jurnalistik.

Komisi Informasi (KI) Jatim mengabulkan sebagian gugatan warga Graha Famili. Perintahkan Pemkot Surabaya serahkan SK Re-planning.

Negara dirugikan Rp 41,4 miliar akibat dugaan korupsi KUR BNI Jember. Kejati Jatim baru bongkar Rp 16,6 miliar.

BNI angkat bicara terkait dugaan penyimpangan KUR di cabang Jember. Proses hukum yang berjalan berawal dari laporan perseroan.

Kejati Jatim bongkar kasus dugaan korupsi penyaluran dana KUR Mikro BNI Cabang Jember 2021-2023. Negara dirugikan Rp 41,4 miliar.

Kejati Jatim kencang membongkar kasus korupsi KUR Mikro Rp 41,4 miliar BNI Cabang Jember. Kamis (9/7/2026) malam, kembali gelandang 1 tersangka.

Kejati Jatim bongkar modus KUR fiktif Rp 41,4 miliar BNI Jember: Catut petani, pinjam identitas beri imbalan Rp 200 ribu!

SiLPA Jatim dalam APBD 2025 tembus Rp 3,38 triliun. Andai dibagikan ke 3,8 juta penduduk miskin di provinsi yang dipimpin Khofifah, per orang dapat Rp 890 ribu.

Sejumlah fraksi di DPRD Jatim mengkritik tajam Pemprov karena SiLPA masih menembus Rp 3,38 triliun. Ini respons Emil Dardak.

Komisi C DPRD Jatim beber alasan hanya setujui suntikan modal Jamkrida Rp 100 miliar, bukan Rp 300 miliar seperti yang diajukan Khofifah.

Inilah potret Jamkrida yang bakal disuntik penyertaan modal Rp 100 miliar: Dividen cuma Rp 2,5 miliar, gaji Direktur Utama Rp 68,1 juta!

Gubernur Khofifah mengajukan suntikan modal BUMD PT Jamkrida Rp 300 miliar. Komisi C DPRD Jatim hanya menyetujui Rp 100 miliar.

Pemprov Jatim meraih opini WTP 11 kali secara berturut-turut sejak 2015. BPK tegaskan bukan jaminan tidak ada kecurangan.