1,5 Bulan Jelang Khofifah Turun dari Takhta Gubernur, Catat! Warga Miskin Ekstrem di Jatim Masih 331.980
SURABAYA | Barometer Jatim – Pemprov Jawa Timur bersama 6 provinsi lainnya -- Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Banten serta 18 kabupaten/kota -- menerima insentif fiskal atas kinerjanya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
Total insentif fiskal untuk kemiskinan ekstrem yakni sebesar Rp 750 miliar dan diserahkan Wapres Ma’ruf Amin dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 di Istana Wapres di Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Jatim yang mendapat insentif fiskal Rp 6,215 miliar diterima Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
"Alhamdulillah kita mendapatkan insentif fiskal Rp 6,215 miliar. Insentif ini akan kita gunakan untuk program yang langsung diterima oleh masyarakat miskin,” kata Khofifah, Minggu (12/11/2023).
| Baca juga:
- Orang Miskin di Jatim Capai 4,1 Juta, Khofifah Minta Pj Bupati dan Wali Kota Tangani Kemiskinan Ekstrem!
- Miris! Penduduk Miskin Ekstrem di Jatim Capai 1,7 Juta Jiwa
- Khofifah Orasi Entas Kemiskinan saat Diganjar Gelar Doktor HC, BPS Catat Orang Miskin di Jatim Masih 4,1 Juta!
“Misalnya padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas, dan bantuan permakanan bagi PMKS di Panti Sosial," sambungnya.
Lantas, bagaimana kondisi kemiskinan ektrem di Jatim? Khofifah menyebut turun signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir (2020-2023). Yakni turun dari 4,4% atau 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82% atau 331.980 jiwa pada Maret 2023.
Dengan demikian, 1,5 bulan jelang Khofifah lengser dari takhta gubernur pada 31 Desember 2023, masih ada 331.980 orang miskin ekstrem di Jatim.
"Capaian ini berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas kita semua, sehingga Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,82%. Optimis Jatim bangkit, terus melaju menuju kemiskinan ekstrem 0% di akhir 2024," katanya.
Turun di Semua Provinsi
TARGET NOL PERSEN: Begini penghitungan kemiskinan ekstrem di Indonesia dan ditargetkan 0% pada 2024. | Sumber Data: BPS
Terkait penurunan kemiskinan ekstrem, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan tidak hanya terjadi di Jatim tapi di seluruh provinsi se-Indonesia.
“Seluruh provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem tanpa terkecuali,” bebernya. Tingkat kemiskinan ekstrem juga terus menurun dalam lima tahun terakhir, dari 3,6% pada 2018 menjadi 1,12% pada Maret 2023.
Pada Maret 2023, jelas Amalia, jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di bawah 1% sebanyak 18 provinsi atau sekitar 53ri total provinsi di Indonesia.
Lalu jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem 1-5% sebanyak 14 provinsi, dan jumlah provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem di atas 5% masih ada dua.
Provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di setiap pulau, kata Amalia, juga mengalami penurunan yang cepat dalam periode Maret 2022 sampai Maret 2023.
| Baca juga:
- 4 Tahun Khofifah-Emil: Kemiskinan Jatim Jadi 4,2 Juta, Orang Nganggur Masih 1,2 juta, Apa Kabar Millennial Job Center?
- Jumlah Orang Miskin di Jatim: Era Pakde Karwo 4,11 Juta, 4 Tahun Dipimpin Khofifah Naik Jadi 4,24 Juta!
- 3 Bulan Jelang Khofifah Lengser, Survei: Warga Jatim Soroti Penyediaan Lapangan Kerja dan Kemiskinan!
“Sebagai contoh wilayah Maluku dan Papua. Provinsi Papua mengalami penurunan kemiskinan ekstrem yang sangat cepat dari 10,92% menuju 7,67% di Maret 2023,” katanya.
“Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Provinsi NTT mengalami penurunan kemiskinan ekstrem tercepat, dan juga pulau-pulau Sulawesi, Gorontalo mengalami penurunan kemiskinan ekstrem dari 4,28% ke 2,44%,” imbuhnya.
Kemudian beberapa provinsi dengan penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di kawasan Sumatera, papar Amalia, yakni Sumatra Selatan. Lalu di wilayah Kalimantan yakni Kalimantan Timur, di kawasan Jawa ada DIY, di wilayah Sulawesi yakni Sulawesi Barat, di wilayah Maluku dan Papua yakni Provinsi Papua, serta di wilayah Bali dan Nusa Tenggara ada NTT.
“Kami telah menghitung angka kemiskinan ekstrem Maret 2023 berdasarkan provinsi, yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi oleh pemerintah pusat dan provinsi untuk mempertajam kebijakan penurunan kemiskinan ekstrem,” ucapnya.{*}
| Baca berita Kemiskinan. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur