Jadi Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono 'Diwarisi' Khofifah 4,18 Juta Kemiskinan dan 1,17 Juta Pengangguran!

SURABAYA | Barometer Jatim – Dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono menegaskan siap tancap gas melanjutkan dan meningkatkan kinerja pembangunan yang sudah dicapai bekas Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

“Kami fokus untuk melanjutkan percepatan reformasi birokrasi yang berdampak melalui program penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi ekonomi, transformasi digital, dan pengurangan pengangguran," katanya usai dilantik Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

"Serta, program-program strategis lainya seperti peningkatan kapasitas SDM, stunting, dan sebagainya. Sesuai dengan RKPD tahun 2024 yang sudah kami rancang pada masa gubernur dan wakil gubernur periode 2019 – 2024,” lanjutnya.

Menurut Adhy, berbagai capaian kinerja pembangunan di Jatim selama kepemimpinan Khofifah dan Wagub Emil Dardak sudah luar biasa. Salah satu buktinya, yakni diraihnya 738 penghargaan nasional dan internasional selama lima tahun.

Karena itu, dalam waktu dekat Adhy akan melaksanakan konsolidasi internal, baik dengan jajaran eksekutif maupun legislatif termasuk dengan Forkopimda Jatim. Hal itu dirasa penting, untuk menyamakan irama langkah dalam menjaga Jatim tetap kondusif sampai dengan Pilgub Jatim 27 November 2024.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah kami akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota. Karena Jatim ini provinsi besar yang terdiri dari 38 kabupaten/kota, sehingga derap langkah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama masa transisi ini tetap terjalin secara harmonis,” ujarnya.

Dia juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Tito Karnavian,  karena telah memberikan kepercayaan untuk mengemban Pj Gubernur Jatim, serta untuk DPRD Jatim yang sebelumnya juga mengusulkan namanya.

“Mohon doa dan dukungan dari semua pihak, agar saya dapat menjalankan kesinambungan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang selama ini telah diraih,” ucapnya.

Orang Miskin Terbanyak 

Lantas, bagaimana potret kemiskinan, kemiskinan ekstrem, maupun pengangguran di Jatim?

Mari kita lihat statistiknya. Berdasarkan data Badan Pusat Statitik (BPS), selama lima tahun Jatim dipimpin Khofifah jumlah orang miskin tercatat 4,189 juta (10,35%) atau terbanyak se-Indonesia per Maret 2023.

Di bawah Jatim, provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah, masing-masing 3,8 juta jiwa dan 3,7 juta jiwa.

Secara year on year (y-on-y) angka kemiskinan di Jatim memang turun 0,03% tarhadap Maret 2022 sebesar 10,38% atau turun 0,14% terhadap September 2022.

Namun sejak Khofifah memimpin Jatim pada 13 Februari 2019, angka kemiskinan justru sedikit di atas kemiskinan yang ‘diwariskan’ Gubernur Jatim sebelumnya, Soekarwo alias Pakde Karwo, yakni 4,112 juta pada Maret 2019 atau sebulan setelah Khofifah dilantik menjadi Gubernur Jatim.

TURUN: Kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2023 turun 0,21 persen. | Sumber Data: BPS

Bagaimana dengan kemiskinan ekstrem? Khofifah sebelum lengser, mengklaim angkanya turun signifikan 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir (2020-2023). Yakni turun dari 4,4% atau 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82% atau 331.980 jiwa pada Maret 2023. Dengan demikian, masih ada 331.980 orang miskin ekstrem di Jatim.

"Capaian ini berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas kita semua, sehingga Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,82%. Optimis Jatim bangkit, terus melaju menuju kemiskinan ekstrem 0% di akhir 2024," katanya di Grahadi Surabaya, Minggu, 12 November 2023.

Melihat fakta miris tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad memandang, kemiskinan masih tinggi karena selama lima tahun ini Pemprov Jatim tidak membuat gairah perekonomian di perdesaan.

Pembangunan masyarakat di perdesaan, papar Sadad yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, seharusnya menjadi pengarusutamaan. Sebab secara data, memang saat ini jumlah penduduk kota lebih banyak, tapi kantong-katong kemiskinan adanya bukan di kota melainkan di desa.

Melihat data BPS. Kemiskinan Jatim di perkotaan per Maret 2023 sebanyak 7,50%. Sedangkan di perdesaan 13,98% atau ada disparitas 6,48%.

“Ini butuh suatu konsep yang utuh, jelas, clear, bahwa ini akan dijalankan dalam konteks penguatan masyarakat desa,” katanya.

Keluarga Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad itu bisa membandingkan kepemimpinan di Jatim, karena selama menjadi wakil rakyat di Indrapura -- kantor DPRD Jatim -- mengalami era tiga gubernur.

“Mohon maaf, saya sudah menjadi anggota DPRD Jatim sejak era Bapak Imam Utomo, dilanjutkan dengan Pakde Karwo, dan sekarang Bu Khofifah,” katanya.

‘WARISKAN’ KEMISKINAN: Khofifah-Emil Dardak hadiri pelantikan Adhy Karyono sebagai Pj Gubernur Jatim. | Foto: IST

“Ada gaya kepemimpinan yang berbeda, tentu kan sesuai dengan zamannya. Tetapi satu hal yang hilang pada periode ini, pada masa inhi, adalah menciptakan satu program yang kongkret yang menggairahkan masyarakat desa, menggairahkan perekonomian di desa,” tegasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi juga memandang 4,18 juta kemiskinan merupakan angka yang besar, kalau tidak mau dibilang fantastis di tengah semua program yang telah dirancang Pemprov Jatim. Termasuk klaim naiknya pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi.

“Ini kemudian berbanding terbalik dengan kondisi angka kemiskinan, yang selama ini tidak pernah turun signifikan dari tahun ke tahun,” katanya.

“Jadi kalau dibandingkan dari eranya Pak Karwo dan Bu Khofifah ini, ndak ada angka penurunan kemiskinan signifikan yang kemudian bisa dibanggakan dengan segenap program Nawa Cita-nya Khofifah-Emil,” sambungnya.

Bagi Mathur, rapor merah ini menjadi koreksi serius DPRD Jatim, khususnya Komisi E. “Saya pikir apa yang sudah dilakukan selama satu periode ini, harus dievaluasi segala program-program pengentasan kemiskinan yang telah dirancang selama ini,” katanya.

Nganggur Makin Banyak 

Lalu, bagaimana dengan pengangguran? Meski sukses mengumpulkan 738 penghargaan, nyatanya Khofifah kewalahan mengatasi pengangguran. Bahkan jumlah orang Jatim nganggur di era Khofifah lebih banyak dibanding saat Jatim dipimpin Pakde Karwo.

Mari kembali melihat data BPS. Hingga Agustus 2023 jumlah pengangguran di Jatim masih 1,17 juta atau secara persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebanyak 4,88%. Jumlah ini turun 0,09 juta (0,61%) dibanding Agustus 2022 sebanyak 1,26 juta (5,49%).

ORANG NGANGGUR TINGGI: Pengangguran di Jatim masih tinggi dalam 5 tahun dipimpin Khofifah. | Foto: IST

“Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki TPT tertinggi di Jatim, yaitu 8,70% disusul lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memiliki TPT 7,93%,” tulis BPS Jatim di laman resminya.

Namun jumlah 1,17 juta pada Agustus 2023, naik 0,16 juta (0,55%) dari Februari 2023 sebanyak 1,01 juta (4,33%). Bahkan jika ditarik sejak Khofifah menakhodai Jatim pada 13 Februari 2019, jumlah pengangguran naik tajam dibanding pendahulunya, Pakde Karwo.

Pakde Karwo 'mewariskan' pengangguran sebanyak 826 ribu (3,83%) pada Februari 2019, lalu naik sedikit menjadi 0,84 juta pada Agustus 2019 dan kini justru melesat menjadi 1,17 juta orang.{*}

| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Abdillah HR | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur