Jumlah Orang Miskin di Jatim: Era Pakde Karwo 4,11 Juta, 4 Tahun Dipimpin Khofifah Naik Jadi 4,24 Juta!
SURABAYA, Barometer Jatim – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tampaknya harus bekerja lebih keras untuk menurunkan angka kemiskinan di sisa periodenya yang tak sampai setahun lagi. Sesuai Undang-Undang No 10 tahun 2016 (UU Pilkada) jabatannya harus berakhir 2023 alias tak sampai 13 Februari 2024.
Terlebih selama empat tahun memimpin Jatim bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, angka kemiskinan bukannya turun tapi justru naik dibandingkan periode gubernur sebelumnya, Soekarwo alias Pakde karwo.
“Jadi angka kemiskinan ini, Khofifah bilang kan menurun. Menurun dari mana?” kata Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi, Kamis (23/2/2023).
Menurut legislator dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut, kalau menurun dari 2020 dan 2021 karena memang ada pandemi Covid-19. Tapi secara periodik, Khofifah dilantik sebagai gubernur sejak 13 Februari 2019.
- Baca juga:
Khofifah Bantah Gagal Turunkan Kemiskinan, Anwar Sadad: Melihatnya Sejak 2019, Jangan Parsial!
“Kan dia 2018 tarung, otomatis APBD 2019 ini produknya Pak Karwo toh. Nah kita mengambilnya, periodik data kemiskinan di Bu Khofifah ini tentunya di awal 2020,” kata Mathur.
“Di situ dia start dengan anggarannya kan. Di 2020, karena di 2020 itu baru murni APBD yang disahkan oleh Bu Khofifah dengan periode saya ini,” sambungnya.
Kalau ukurannya periodik, tandas Mathur yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, maka dari periodenya Soekarwo ke Khofifah justru naik.
“Pembandingnya kan di situ mestinya. Bukan dibandingan di 2020, 2021 kemudian di 2022 turun, bukan di situ. Kita bicara periodesasi kepemimpinan. Maka hasilnya adalah hasil periodik, bukan hasil tahunan,” tegasnya.
Mengacu hitung-hitungan Mathur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Jatim 'warisan' Soekarwo yakni 4,11 juta orang (10,20%) pada Maret 2019. Angka ini kemudian turun menjadi 4,06 juta (10,20) pada September 2019. Namun Khofifah belum mengesahkan APBD murni 2020, tapi baru Perubahan APBD 2019 yang digedok pada Agustus.
Di 2020, kemiskinan pada Maret 2020 naik menjadi 4,42 juta (11,09%) dan terus naik menjadi 4,58 juta (11,46%) pada September 2020. Lalu turun menjadi 4,57 juta (11,40%) pada Maret 2021 dan kembali turun menjadi 4,25 juta (10,59%) pada September 2021.
Memasuki Maret 2022 turun lagi menjadi 4,18 juta (10,38%) namun di September 2022 kembali naik menjadi 4,24 juta (10,49%).
Mencermati angka tersebut, dari Soekarwo yang mewariskan kemiskinan sebanyak 4,11 juta orang, dalam empat tahun kepemimpinan Khofifah menjadi 4,24 juta atau justru naik menjadi 0,13 juta.
Jika dibandingkan Maret 2022 ke September 2022, maka jumlah orang miskin di Jatim naik 55,22 ribu (0,11%) menjadi 4,236 juta orang.
Bagaimana dengan kondisi kemiskinan di perkotaan dan perdesaan? Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin pada September 2022 perkotaan naik 24,18 ribu orang, dari 1,721 juta pada Maret 2022 menjadi 1,752 juta orang pada September 2022,
Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan naik 24,2 ribu orang dari 2,459 juta pada Maret 2022 menjadi 2,484 juta pada September 2022.
Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) pada September 2022 tercatat Rp 487.908/kapita/bulan dengan komposisi GK Makanan Rp 368.771 (75,58%) dan Garis Kemiskinan Non Makanan Rp 119.136 (24,42%).
Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jatim memiliki 3,86 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya GK per rumah tangga miskin secara rata-rata yakni Rp 1.883.324,88/rumah tangga miskin/bulan.(*)
» Baca berita Kemiskinan. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan.
