Jawa Timur menempati peringkat pertama nasional sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia. Tapi jumlah orang miskin juga terbanyak.
Kemiskinan
HUT ke-80 Jatim, Eri Cahyadi Ajak Sinergi Entas Kemiskinan Ekstrem!
Pemkot Surabaya menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menuntaskan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
Kemiskinan 17 Daerah di Jatim Masih Tinggi, PAN Sentil Kebijakan Anggaran Khofifah!
Kemiskinan 17 kabupaten/kota di Jawa Timur masih tinggi, PAN kritik tajam kebijakan anggaran Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Dipimpin Eri Cahyadi, Kemiskinan di Surabaya Turun Tajam Tersisa 3,56%!
Dipimpin Wali Kota Eri Cahyadi, jumlah penduduk miskin Surabaya berkurang tajam. Berdasarkan data BPS Surabaya, per Maret 2025 tersisa 105,09 ribu jiwa.
Demo Korupsi Hibah, Jaka Jatim Kencang Desak KPK Tetapkan Khofifah Tersangka!
Jaka Jatim mendesak KPK agar menetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah Jatim.
DPRD Jatim Setujui P-APBD 2025, Belanja Daerah Meroket Jadi Rp 32,99 Triliun!
DPRD Jawa Timur menyetujui Perubahan APBD 2025. Belanja daerah meningkat signifikan dari Rp 30,22 triliun menjadi Rp 32,99 triliun.
Lilik Arijanto Dilantik Jadi Sekda Surabaya, Ini 2 Tugas Utama dari Eri Cahyadi!
Lilik Arijanto resmi menjadi Sekda Kota Surabaya. Tugas utama menyelesaikan permasalahan kota seperti penurunan kemiskinan serta fokus pada APBD 2026.
Dana Transfer Turun, Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Surabaya Tetap Jalan!
Meski dana transfer dari pusat mengalami penurunan, Pemkot dan DPRD Surabaya tetap memprioritaskan program prorakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan gratis.
Malam Tasyakuran HUT ke-80 RI, Eri Cahyadi Sebut 3 Hal Ini Masih 'Jajah' Surabaya!
Wali Kota Eri Cahyadi tegaskan kemerdekaan sejati belum sepenuhnya tercapai di Surabaya. Masih ada kemiskinan, stunting, dan kesenjangan sosial.
Belanja Daerah Jadi Rp 32,9 T di P-APBD, Banggar DPRD Jatim: Cermati Remunerasi di OPD!
Banggar DPRD Jatim memberi sejumlah catatan terhadap perangkaan perubahan belanja daerah 2025. Salah satunya, cermati remunerasi di tingkat OPD.