SIDOARJO, Barometer Jatim – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) meminta kepada majelis hakim agar memutuskan uang Rp 1,4 miliar yang disita penyidik saat penggeledahan di rumah Kasubag Rapat dan Risalah Sekretariat DPRD Jatim, Zaenal Afif Subeki dirampas untuk negara.
Hukum
Jejak Suap DPRD Jatim: Basuki Dihukum 7 Tahun, Kabil 6,5 Tahun, Hakim Akan Penuhi Tuntutan Vonis Sahat 12 Tahun?
SURABAYA, Barometer Jatim – Sahat Tua Simandjuntak (Golkar) bukan satu-satunya anggota DPRD Jatim yang pernah terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat suap. Januari 2017, dua anggota DPRD Jatim kala itu, Mochammad Basuki (Gerindra) dan Kabil Mubarok (PKB) juga diringkus lembaga antirasuh dalam skandal suap “setoran triwulan” dari dinas Pemprov Jatim mitra Komisi B.
MAKI Yakin Perkara Korupsi Hibah Pokir Akan Melebar ke Pemprov Jatim: Kepala Bappeda Jadi Pintu Masuk!
SURABAYA, Barometer Jatim – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim, Heru Satriyo melihat perkara korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim tidak akan berhenti di terdakwa Sahat Tua Simandjuntak, tapi meluas di kalangan legislatif bahkan melebar ke Pemprov Jatim.
Dituntut 12 Tahun Penjara dan Bayar UP Rp 39,5 M, Pledoi Sahat: Sangat Berat! KPK Bagaikan Malaikat Pencabut Nyawa
SIDOARJO, Barometer Jatim – Sahat Tua Simandjuntak, terdakwa perkara korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim mencurahkan habis isi hatinya saat membacakan pledoi pribadi menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) pada persidangan ke-19 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jumat (15/9/2023).
Tanggapi Tuntutan Jaksa KPK: Sahat Tetap Bersikeras Hanya Terima Suap Hibah Pokir Rp 2,750 M, Bukan Rp 39,5 M!
SIDOARJO, Barometer Jatim – Terdakwa perkara korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim, Sahat Tua Simandjuntak tetap bersikeras hanya menerima uang suap Rp 2,750 miliar, bukan Rp 39,5 miliar seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).
Cari Dokumen Proyek Rp 151 M! Tak Berhenti di Rumdis Bupati, KPK Lanjut Geledah Gedung 7 Lantai Pemkab Lamongan
LAMONGAN, Barometer Jatim – Tak hanya dua tempat, Rumah Dinas (Rumdis) Bupati serta kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (Perkim) dan Cipta Karya, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) juga menggeledah sejumlah ruangan di gedung tujuh lantai Pemkab Lamongan, Kamis (14/9/2023).
6 Jam Rumah Dinasnya Digeledah, Bupati Lamongan Bersuara: KPK Cari Dokumen Proyek Gedung Pemkab!
LAMONGAN, Barometer Jatim – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi buka suara soal rumah dinasnya di kompleks Pendopo Lokatantra Lamongan yang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 6 jam, mulai pukul 14.30 hingga 21.30 WIB, Rabu (13/9/2023).
Dikejar soal 6 Jam KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Lamongan, Sekda Bolak-balik Bilang Belum Tahu!
LAMONGAN, Barometer Jatim – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Nalikan bolak-balik bilang belum tahu saat dikejar wartawan soal penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya dan Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Rabu (13/9/2023).
6 Jam KPK Acak-acak Rumah Dinas Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi Jadi Bidikan?
LAMONGAN, Barometer Jatim – Usai menggeledah Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, rombongan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergeser ke Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Rabu (13/9/2023).
KPK Sasar Lamongan! 3 Jam Geledah Kantor Dinas PRKP dan Cipta Karya Terkait Dugaan Korupsi Proyek Gedung Rp 151 M
LAMONGAN, Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali 'obok-obok' Jawa Timur. Kali ini menggeledah Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan, Rabu (13/9/2023).
