PT DABN -- anak usaha BUMD Pemprov Jatim, PT PJU -- tergencet dugaan korupsi, sementara waktu pengelolaan jasa kepelabuhanan ditarik ke KSOP.
Hukum
Kejati Jatim Kawal Pembangunan Yonif 886, Kuntadi: Masih Ada Sedikit Konflik!
Cegah konflik dengan warga, Kejati Jatim memberikan pendampingan hukum kepada Kodam V/Brawijaya terkait pembangunan Yonif TP 886/Panjalu Jayati di Tulungagung.
Praperadilan Ditolak! Upaya Hasanuddin Lolos dari Tersangka Korupsi Hibah Jatim Kandas
Upaya Hasanuddin lolos dari status tersangka korupsi dana hibah Jatim kandas. Gugatan praperadilannya ditolak hakim PN Jakarta Selatan.
Kasus Naik Penyidikan, Kejati Jatim Kejar Aktor di Balik Dugaan Korupsi PT DABN!
Kejati Jatim menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam tata kelola pelayanan jasa kepelabuhanan di PT DABN, kejar aktor di balik kasus ini.
Dugaan Korupsi PT DABN Naik Penyidikan, Kejati Sudah Periksa Pejabat Pemprov Jatim!
Setelah naik penyidikan, Kejati kian kencang dalami kasus korupsi jasa kepelabuhanan di PT DABN, anak usaha BUMD Pemprov Jatim. Siapa bakal tersangka?
Tersangka Korupsi Hibah Jatim Hasanuddin Lawan KPK di Praperadilan, Nih Petitumnya!
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP tersangka korupsi dana hibah Jatim, Hasanuddin melawan KPK lewat praperadilan. Nih isi petitumnya!
BSPS di Sumenep Dikorupsi Rp 26,3 M, Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka!
Kejati Jatim menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep.
Ansor Jatim Marah Besar Kiai dan Pesantren Dilecehkan, Laporkan Trans7 ke Polda!
PW GP Ansor Jatim marah besar melihat kiai dan pesantren diduga dilecehkan. Langkah hukum ditempuh dengan melaporkan stasiun televisi Trans7 ke Polda Jatim.
KPK Tahan 1 Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Hibah, Kapan 2 Lainnya Diborgol?
Satu dari tiga anggota DPRD Jatim tersangka korupsi dana hibah pokir ditahan KPK, yakni Hasanuddin dari Fraksi PDIP. Kapan 2 lainnya diborgol?
Diperiksa KPK Terkait Korupsi Hibah, Kepala Bappeda Jatim M Yasin Berharta Rp 7,3 M!
Kepala Bappeda Jatim, Mohammad Yasin kembali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dana hibah Jatim.