SURABAYA, Barometer Jatim – Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyebut kasus dugaan korupsi dana hibah yang terjadi di Jatim -- provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa -- merupakan dampak negatif yang paling kronis dan ironis dari sistem Pemilu proporsional terbuka.
Pemprov Jatim
PDIP Buka Suara soal Kasus Korupsi Hibah: Anggaran Pokir DPRD Jatim Itu yang Tentukan Pemprov!
SURABAYA, Barometer Jatim – PDIP angkat suara soal kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Sahat Tua Simanjuntak.
Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah, Elite Demokrat Jatim Paling Banyak Disasar KPK!
SURABAYA, Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin deras mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim. Bahkan selama 49 hari, sejak menetapkan Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka pada 15 Desember 2022, tim penyidik sudah menggeledah dan memeriksa sejumlah elite partai yang menjadi anggota DPRD dan pejabat Pemprov Jatim.
Ketua F-Demokrat dan Ketua F-PPP DPRD Jatim Tak Hadiri Pemeriksaan, KPK: Alasan Umroh, Dijadwal Ulang!
SURABAYA, Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa delapan saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jatim, Surabaya, Rabu (1/2/2023).
Kasus Korupsi Hibah, HAMI: Emil Dardak Bisa Diperiksa sebagai Wagub dan Ketua Demokrat Jatim!
SURABAYA, Barometer Jatim – Tak hanya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang wajib diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Emil Elestianto Dardak juga bisa diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur dan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim.
Indo Publika: Dana Hibah Itu Ada di Eksekutif Bukan Legislatif, KPK Wajib Periksa Khofifah!
SURABAYA, Barometer Jatim – Pengusutan kasus dugaan korupsi hibah semakin meluas. Setelah empat pimpinan DPRD dan sejumlah OPD Pemprov Jatim, Rabu (1/2/2023) hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan dari sembilan ketua fraksi yang ada di DPRD Jatim.
Usai KPK Periksa 4 Pimpinan DPRD Jatim Terkait Kasus Hibah, MAKI Yakin Bakal Ada Tersangka Baru!
SURABAYA, Barometer Jatim – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim, Heru Satriyo meyakini bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat pimpinan DPRD Jatim.
Kasus Korupsi Hibah: Ketua DPRD Jatim Kusnadi Paling Lama Diperiksa KPK, Pertanda Apa Ya?
SIDOARJO, Barometer Jatim – Rabu (25/1/2023), tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa secara maraton 4 pimpinan DPRD Jatim, yakni Kusnadi (ketua), Anwar Sadad (wakil ketua), Achmad Iskandar (wakil ketua), dan Anik Maslachah (wakil ketua) di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, Sidoarjo.
Rumah Eks Pj Sekda Digeledah, MAKI Duga Pintu Masuk KPK Buru 'Pemain Hibah' di Pemprov Jatim
SURABAYA, Barometer Jatim – Tak hanya pimpinan DPRD Jatim. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah rumah kediaman dua pejabat Pemprov Jatim, yakni Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Mohammad Yasin dan eks Pj (Penjabat) Sekda Jatim, Wahid Wahyudi yang juga Kepada Dinas Pendidikan dan akhir pensiun akhir bulan ini.
Rumah Pimpinan DPRD Jatim Digeledah, MAKI Minta KPK Usut Aliran Dana Hibah ke Parpol!
SURABAYA, Barometer Jatim – Pasca penggeledahan rumah pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Jatim, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut aliran dana hibah APBD Jatim ke partai politik (Parpol).
