Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah, Elite Demokrat Jatim Paling Banyak Disasar KPK!

| -
Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah, Elite Demokrat Jatim Paling Banyak Disasar KPK!
AROMA KORUPSI HIBAH: Gedung DPRD Jatim, diselimuti aroma tajam korupsi dana hibah. | Foto: Barometerjatim.com/IST

SURABAYA, Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin deras mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim. Bahkan selama 49 hari, sejak menetapkan Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka pada 15 Desember 2022, tim penyidik sudah menggeledah dan memeriksa sejumlah elite partai yang menjadi anggota DPRD dan pejabat Pemprov Jatim.

Jika dihitung berdasarkan partai politik, tercatat elite Partai Demokrat paling banyak disasar tim penyidik lembaga antirasuah. Merujuk data penggeledahan dan pemeriksaan yang disampaikan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri hingga kini total ada empat orang.

Pertama, Wakil Gubernur Jatim sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elestianto Dardak, ruang kerjanya digeledah pada Rabu (21/12/2022). Kedua, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat, Achmad Iskandar, rumahnya di Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya digeledah pada Selasa (17/1/2023) dan Rabu (18/1/2023).

Tak hanya rumahnya yang digeledah, Iskandar juga diperiksa di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, Sidoarjo, Rabu (25/1/2023) bersama tiga pimpinan DPRD Jatim lainnya -- Kusnadi, Anwar Sadad, dan Anik Maslachah -- serta sejumlah Kepala OPD dan PNS Pemprov Jatim, termasuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Jatim, Muhammad Isa Anshori.

Ketiga, Ketua Komisi D DPRD Jatim sekaligus Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono, rumahnya digeledah pada Kamis (19/1/2023). Keempat, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim yang juga Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Muhamad Reno Zulkarnaen yang masih menunggu jadwal ulang pemeriksaan.

Reno, sedianya diperiksa KPK bersama sembilan orang lainnya di Polda Jatim, Rabu (1/2/2023). Namun dia tidak hadir karena alasan sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarganya.

“Kedua saksi (satu orang lainnya yakni Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan/PPP, Achmad Sillahuddin) tidak hadir dan konfirmasi karena alasan ibadah umroh, sehingga masih akan dilakukan penjadwalan ulang,” kata Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).

Ditelusuri ke Sekretariat DPRD Jatim, Reno memang berkirim surat izin umroh. Dalam surat Nomor 07/FPD/DPRD-JATIM/I/2023 berkop Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim tertanggal 24 Januari 2023, dia mengajukan permohonan izin cuti untuk melaksanakan ibadah umroh bersama keluarganya terhitung mulai 25 Januari hingga 5 Februari 2023.

Cium Aliran Hibah ke Parpol 

Bagaimana dengan partai lain? Dari PDIP, dua orang yang disasar KPK. Pertama, Ketua DPRD Jatim sekaligus Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi yang rumah dan kantor swasta miliknya digeledah pada Selasa (17/1/2023) dan Rabu (18/1/2023).

Tak hanya digeledah, Kusnadi bahkan sudah dua kali menjalani pemeriksaan pada Rabu (25/1/2023) di Gedung BPKP Jatim dan di Polda Jatim, Rabu (1/2/2023).

Kedua, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim sekaligus Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari Bisowarno yang menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, Rabu (1/2/2023).

PKB? Sama dengan PDIP, yakni dua orang. Pertama, Wakil Ketua DPRD Jatim sekaligus Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah. Sebelum diperiksa di Gedung BPKP, rumah Anik di wilayah Sukodono, Sidoarjo terlebih dahulu digeledah KPK.

Kedua, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim sekaligus Bendahara DPW PKB Jatim, Fauzan Fu’adi yang menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, Rabu (1/2/2023). Sebelumnya tak ada informasi terkait penggeledahan yang menyangkut Fauzan.

Partai Gerindra? Dua orang, yakni Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Muhammad Fawait. Sadad yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim diperiksa KPK di Gedung BPKP, sedangkan Fawait yang juga Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim diperiksa di Polda Jatim.

Partai Golkar? Dua orang. Pertama, Sahat Tua Simanjuntak yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Selain menjabat Wakil Ketua DPRD Jatim, di kepengurusan DPD Partai Golkar Jatim, dia menjabat sebagai sekretaris.

Kedua, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Blegur Prijanggono yang menjalani pemeriksaan KPK di Polda Jatim. Di kepengurusan DPD Partai Golkar Jatim, Blegur menjabat sebagai bendahara.

Partai lainnya lagi? Dua partai masing-masing satu orang, yakni Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jatim, Suyatni Priasmoro; Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim, Heri Romadhon yang menjalani pemeriksaan di Polda Jatim.

Sedangkan pemeriksaan untuk Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim, Achmad Sillahuddin dijadwal ulang karena sedang umroh bersama keluarganya. Sementara tiga partai yang juga memiliki kursi di DPRD Jatim, yakni PKS, PBB, dan Hanura, tidak ada informasi legislatornya disasar KPK baik digeledah maupun diperiksa.

Terkait jumlah politikus Demokrat yang paling banyak disasar KPK, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim, Heru Satriyo menduga bisa saja KPK mencium adanya aliran dan ke partai. Tak hanya Demokrat, ini juga warning bagi partai lain.

“Kan sudah menjadi rahasia umum kalau ada kewajiban dari anggota dewan itu, entah 20 atau 25 persen dari gajinya untuk diserahkan ke partainya,” kata Heru.

“Maka filosofinya, bagaimana cara dia bisa tetap berkewajiban memberikan sekian persen gajinya ke partai tapi diambilkan dari yang lain. Karena itu teman-teman KPK harus juga ke sana (mengusut aliran hibah ke Parpol),” tandasnya.

Jadi MAKI meyakini ada aliran hibah yang masuk ke Parpol? “Meyakini sepenuhnya, pasti masuk ke partai. Cuma kan kalau sudah masuk ke partai ini menjadi uang politik, menjadi hal yang dikelilingi oleh lautan minyak, licin semua,” ucap Heru.{*}

» Baca terkait Suap Hibah DPRD Jatim

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.