PDIP Sebut Kasus Korupsi Hibah di Jatim Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Apa Urusannya?

SURABAYA, Barometer Jatim – Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menyebut kasus dugaan korupsi dana hibah yang terjadi di Jatim -- provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa -- merupakan dampak negatif yang paling kronis dan ironis dari sistem Pemilu proporsional terbuka.

Apa urusannya? Djarot menjelaskan, dalam sistem proporsional terbuka, setiap anggota dewan dituntut untuk mengedepankan fungsi elektoral dengan mendorong alokasi anggaran hibah di Dapilnya yang berbentuk pokok-pokok pikiran (Pokir) dalam kegiatan atau program-program populis.

“Dengan cara ini, fungsi elektoral bisa ditingkatkan. Tapi di dalam implementasinya inilah yang banyak menimbulkan persoalan, termasuk juga dana hibah yang dikelola oleh Pemprov Jatim,” katanya di kantor DPD PDIP Jatim, Sabtu (4/1/2023) malam.

• Baca juga:
  PDIP Buka Suara soal Kasus Korupsi Hibah: Anggaran Pokir DPRD Jatim Itu yang Tentukan Pemprov!

Apalagi sekarang ini menjelang Pemilu 2024, lanjut Djarot, para anggota DPRD Jatim akan memanfaatkan dana hibah untuk konstituennya dalam rangka meraih suara dukungan elektoral.

“Makanya hal-hal seperti ini hampir terjadi di banyak tempat untuk menggunakan program-program yang ada di dana aspirasi atau pokok pikiran untuk memperkuat suara elektoral dia. Karena beda satu suara itu bisa menang,” katanya.

Bagi PDIP, sekali lagi, inilah satu dampak negatif dari sistem Pemilu proporsional terbuka. “Kan saya nanya berapa persen kepala daerah yang ketangkap karena korupsi, lebih dari 50 persen. Berapa banyak anggota dewan yang ketangkap, yang korupsi, hampir sama kan. Cukup banyak,” kata Djarot.

• Baca juga:
  Kusnadi Mundur dari Ketua PDIP Jatim, Merasa Bakal Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah?

“Karena mereka akan berusaha untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya, termasuk nanti saat berada pada saat masa kampanye. Ya praktik-praktik politik uang pasti dan orang kita itu sangat permisif. Uangnya diterima aja walaupun belum tentu dipilih,” sambungnya.

Menurut Djarot, ini yang tidak fair. Sedangkan kader-kader partai yang bagus, yang betul-betul digodok, betul-betul pekerja, berusaha keras membangun partai, disiplin, punya kapasitas, loyalitas dan sebagainya, tidak akan mampu bersaing dengan orang-orang yang baru masuk tapi punya modal kapital sangat besar.

“Ini yang menjadi hasil evaluasi kita pada dua tiga Pemilu sebelumnya dengan menggunakan sistem demoktrasi liberal,” tegasnya.{*}

» Baca berita terkait Suap Hibah DPRD Jatim