Jawab Keluhan Petani-Nelayan, Komisi IV DPR RI Turun ke Jatim
PROBLEM PETANI-NELAYAN: Hasan Aminuddin (kanan) dan Wagub Emil, sinkronisasi DPR-Pemprov. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
SURABAYA, Barometerjatim.com Mendapat banyak keluhan terkait isu-isu pertanian dan maritim di Jatim, rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jatim untuk sinkronisasi mencari solusi, Kamis (19/12/2019).
Rombongan berjumlah 18 orang yang dipimpin Hasan Aminuddin tersebut diterima Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Selain ke Pemprov, Komisi IV juga melakukan kunjungan ke sejumlah tempat untuk menyapa langsung masyarakat.
"Jatim ini mayoritas rakyatnya petani dan nelayan. Sehingga, sebagaimana komitmen saya dan anggota komisi IV yang berangkat dari Jatim, untuk bersama-sama menjawab keluhan rakyat khususnya maritim dan pertanian ini agar tersenyum," kata Hasan.
Salah satu keluhan, menurut mantan bupati Probolinggo dua periode itu, yakni terkait komoditas perkebunan dan kelautan yang selama ini diisukan hanya mengandalkan impor."Padahal banyaknya komoditas perkebunan, kelautan yang bisa diekspor. Kita sering melakukan ekspor, namun tidak terdengar oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke," tegasnya.
Karena itu, menurut Hasan, perlu adanya kebijakan yang diusung bersama-sama yang diperkuat dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan APBN yang dibawa DPR RI ke Jatim.
Pendekatan Berbeda
ATASI PROBLEM PETANI JATIM: Komisi IV DPR RI berkunjung ke Pemprov Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS SINKRONISASI DPR RI-PEMPROV JATIM: Komisi IV DPR RI berkunjung ke Pemprov Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
Sementara itu Emil Dardak menuturkan, pihaknya menyambut baik Komisi IV DPR RI yang mengirimkan delegasi berserta pimpinannya khusus ke Jatim.
"Harapannya begini, tadi dibawa BUMN-BUMN juga, ingin ada benar-benar pendekatan yang berbeda untuk mengatasi masalah," katanya.
Suami Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bachsin itu mencontohkan soal stok beras Bulog beberapa waktu lalu yang tidak terpakai karena kondisinya tak layak, sehingga harus dimusnahkan. "Ini mau digali," tandasnya.
Selain itu, juga dibicarakan terkait optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan income. Salah satunya ada pandangan mengenai komoditi peternakan mana yang akan menjadi prioritas."Apakah sapi, perlu juga menyeimbangkan dengan komoditas peternakan lainnya yang dianggap lebih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Diskusi ini akan berlanjut nanti dengan dinas-dinas yang terkait," ujarnya.
Apalagi dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR RI tersebut, dihadiri pula perwakilan dari BUMN di antaranya Bulog, Perhutani, Pertani, Berdikari dan Pupuk Indonesia, serta Pupuk Kaltim.
Emil berharap, hal tersebut menjadi kesempatan bagi Jatim untuk dapat bersinergi dalam memastikan pertanian yang sekarang menyumbang sepertiga lapangan pekerjaan, tetapi berkontribusi kurang dari seperenam PDRB."Ini bisa kita cari solusinya. Termasuk Alsintan (alat mesin pertanian), bagaimana supaya kelompok tani jangan hanya mau terima kalau gratisan," katanya.
"Bagaimana mereka mulai melihat adanya peningkatan efisiensi dengan adanya Alsintan ini, sehingga mereka bisa membiayai dari efisiensi tersebut, gitu," pungkasnya.
ยป Baca Berita Terkait Pemprov Jatim, DPR RI
