Jokowi Tegaskan WTP Bukan Prestasi tapi Kewajiban: Ini Uang Rakyat, Uang Negara!

| -
Jokowi Tegaskan WTP Bukan Prestasi tapi Kewajiban: Ini Uang Rakyat, Uang Negara!
WTP BUKAN PRESTASi: Jokowi pada acara LHP atas LKPP 2023 di JCC Senayan Jakarta, Senin (8/7/2024). | Foto: IST

JAKARTA | Barometer Jatim – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penghargaan, apresiasi, serta terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

Jokowi juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini. Namun dia mengingatkan bahwa WTP bukan prestasi melainkan kewajiban.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara,” kata Jokowi saat acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Senin (8/7/2024).

“Kita harus merasa bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” sambungnya.

Ekonomi Indonesia Stabil

Selebihnya, Jokowi menyampaikan dalam beberapa tahun ini Indonesia sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak. geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata terlihat.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2% dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.

Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal pertama tahun ini (I-2024) tumbuh 5,11%,” ujar Jokowi.

“Inflasi tetap terjaga, ini karena BI (Bank Indonesia) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah, untuk menjaga inflasi di setiap daerah dan juga pelaksanaan Pemilu yang berjalan dengan baik.”

Bagi Jokowi, itu semua adalah modal dasar dalam membangun negara. Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara-negara lain, haruslah lincah, cepat, dan taktis.

“Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang,” paparnya.

“Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini.”

Namun Jokowi melihat regulasi yang tidak sinkron masih ditemukan. Begitu pula prosedur birokrasi yang rumit masih banyak di dalam praktik di lapangan, meski deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan.

“Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja ngurusya ruwet itu, baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” katanya dengan ekspresi wajah serius.

“Hal seperti ini, sekali lagi prosedur yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan. Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintahan kita.”

Karena itu Jokowi berharap, reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan.

“Lanjutkan sinkronisasi, regulasi. Lajutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, lebih efisien, dan berorientasi pada hasil bukan prosedur,” ucapnya.{*}

| Baca berita WTP. Baca tulisan terukur Syaiful Kusnan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.