Pendapatan APBD Jatim 2026 Surut Rp 1,96 T, Gerindra: Tata Kembali Anak Usaha BUMD!
SURABAYA | Barometer Jatim – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim menyampaikan lima poin rekomendasi terkait APBD Jatim 2026. Terlebih pendapatan daerah menyusut signifikan hingga Rp 1,96 triliun (-6,94%) dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Juru Bicara Partai Gerindra, Budiono menyebut rekomendasi yang diberikan esensial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam APBD 2026.
“Kami berharap rekomendasi ini tidak hanya sebagai masukan, tetapi juga sebagai instruksi yang jelas bagi eksekutif untuk mengambil langkah-langkah konkret,” katanya saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tentang APBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna, Sabtu (15/11/2025).
Apa saja rekomendasi Fraksi Partai Gerindra? Salah satunya yakni evaluasi dan revitalisasi BUMD Jatim untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Penataan kembali anak perusahaan BUMD yang tidak efisien sangat penting,” tegas Budiono.
Value for Money
Sedangkan empat rekomendasi lainnya, pertama, optimalkan pemungutan pajak daerah dengan terus dorong penggunaan teknologi dalam pemungutan pajak untuk memastikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tumbuh secara maksimal.
“Lalu pengelolaan aset daerah, yakni meningkatkan pengelolaan aset yang tidak terpakai dan mendigitalkan inventarisasi aset untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah,” katanya.
Berikutnya konsolidasi belanja. Yakni memperhatikan pengelolaan belanja daerah dengan memastikan, bahwa belanja yang tidak efektif dapat dialihkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami mengingatkan bahwa pengelolaan belanja harus mengutamakan prinsip value for money, yaitu memastikan bahwa setiap pengeluaran tepat guna dan berorientasi pada hasil yang konkret,” ujar Budiono.
Satu lagi evaluasi program, yakni melakukan audit dan evaluasi terhadap program-program yang ada untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan target kinerja.
Meski memberikan sejumlah rekomendasi sekaligus sebagai instruksi, Fraksi Partai Gerindra tetap menyetujui Raperda APBD Jatim 2026 disahkan menjadi Perda.
“Kami berharap agar pelaksanaan APBD ini tidak hanya menjadi angka-angka dalam dokumen, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi kemajuan Jatim,” ucapnya.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
