Komisi C Soroti NPL BPR Jatim Masih Tinggi, Awasi Suntikan Modal Rp 500 M!
SURABAYA | Barometer Jatim – Komisi C DPRD Jatim menyoroti masih tingginya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim alias Bank UMKM yang berpotensi menekan kinerja keuangan perusahaan.
Lewat Jubirnya, Abdullah Abu Bakar, Komisi C menegaskan agar manajemen segera melakukan langkah-langkah korektif dan penguatan sistem manajemen risiko kredit.
“Termasuk pengetatan proses analisis pembiayaan dan peningkatan kualitas penagihan di seluruh cabang,” tandasnya saat menyampaikan laporan Komisi C terhadap Raperda tentang APBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna, Senin (3/11/2025).
Hal ini, sambung Abu Bakar, menjadi sangat penting mengingat dalam waktu dekat akan dilakukan penambahan penyertaan modal daerah hingga Rp 500 miliar.
“Sehingga kinerja keuangan BPR Jatim harus benar-benar sehat, efisien, dan mampu memberikan hasil yang sepadan dengan investasi daerah,” ucapnya.
Komisi C tidak memaparkan angka NPL yang disebutnya masih tinggi. Namun merujuk laporan Dewan Komisaris BPR Jatim yang tertuang dalam Annual Report 2024, NPL posisi Desember 2024 yakni 9,94 persen meningkat dibanding Desember 2023 sebesar 7,74 persen.
Penyebab NPL Melesat
Menurut Komisaris Utama BPR Jatim, Ina Dewayanti, peningkatan rasio NPL disebabkan karena berakhirnya program RSNR (stimulus Covid 2019) yang seharusnya penyesuaian dilakukan pada Desember 2023.
“Penyesuaian oleh pengurus baru dilakukan pada April 2024 yang berdampak pada NPL menjadi sebesar 12,47 persen, dengan pencapaian Desember 2024 rasio NPL menurun menjadi 9,94 persen,” katanya.
Hal ini, tandas Dewayanti, menunjukkan upaya yang sangat besar sehingga diharapkan dengan adanya penerapan strategi-strategi baru NPL di 2025 menjadi kurang dari 5 persen.
Dewan Komisaris mengharapkan, di antaranya agar dalam penyaluran kredit hati-hati sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.
Di tengah NPL yang masih tinggi, BPR Jatim bakal mendapat suntikan modal dari Pemprov Jatim hingga Rp 500 miliar.
Dari sisi urgensi, Komisi C memandang penyertaan modal ini untuk memperkuat kapasitas keuangan BPR Jatim agar mampu memperluas jangkauan pembiayaan produktif, mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan daerah secara berkelanjutan.
Berdasarkan hasil pembahasan ditetapkan, modal dasar BPR Jatim sebesar Rp 1,6 triliun dengan total penyertaan modal yang telah disetor Pemprov Jatim hingga saat ini mencapai Rp 360,38 miliar.
Dengan suntikan modal Rp 500 miliar, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri paripurna DPRD Jatim pada 28 Mei 2025, menjanjikan kontribusi dividen Rp 150 miliar bagi PAD dalam lima tahun mendatang.
“Dalam hal penyertaan modal telah terpenuhi sebesar Rp 500 miliar proyeksi dalam lima tahun ke depan, maka kontribusi dividen kurang lebih Rp 150 miliar," katanya.
Dia menyebut, setoran dividen dari laba tahun buku 2023 sebesar Rp 9,42 miliar dan proyeksi tahun buku 2024 meningkat menjadi Rp 9,6 miliar. “Sehingga diharapkan dengan penambahan penyertaan modal akan lebih meningkatkan dividen,” jelasnya.
Terkait penambahan penyertaan modal BUMD, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf meminta harus dipelajari dan diawasi betul agar ujungnya untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD itu kan setiap tahun ngajukan untuk penambahan modal. Nah itu dipelajari, tambah modal itu dibuat foya-foya pengurusnya atau memang betul-betul mencari pendapatan yang akhirnya bisa menambah PAD,” katanya.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
