Gerindra Jatim

GMNI Surabaya mendatangi Komisi E DPRD Jatim untuk melakukan audiensi dan diterima Cahyo Harjo Prakoso. Minta segera tindaklanjuti hal ini.

Fraksi Partai Gerindra soroti rendahnya serapan anggaran di hampir semua OPD Pemprov Jatim, sekitar 40-50 % per Agustus 2025. Kinerja Bappeda dinilai lamban!

Ketua Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Halim melayangkan interupsi saat paripurna, menanyakan soal agenda rapat konsultasi setelah paripurna.

Survei The Republic Institute sebut Gerindra partai politik dengan elektabilitas paling melejit di Jatim, berpotensi gusur PKB dan PDIP di Pemilu 2029.

Khofifah janjikan setoran PAD Rp 150 miliar dari BPR Jatim dalam lima tahun mendatang setelah suntikan modal Rp 500 miliar terpenuhi. Apa kata DPRD Jatim?

Komisi C DPRD Jatim tak menyoal permintaan suntikan modal Rp 500 miliar PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim. Namun rencana kerjanya harus dikuliti.

Gaduh soal tarif di Pelabuhan Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) clear. Menurut Komisi C DPRD Jatim ini soal business-to-business (B2B), bukan urusan sosial.

Komisi C DPRD Jatim gerah melihat PT PJU -- salah satu BUMD Pemprov Jatim -- bolak-balik dipimpin Plt. Segera definitifkan Plt Direktur Hadi Mulyo Utomo.

PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), anak usaha PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang merupakan BUMD Pemprov Jatim, dituding tak beres.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono mendorong PT DABN yang merupakan anak usaha PT PJU menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim.