Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menyoroti keras BUMD Pemprov Jatim yang masih minim setoran PAD. Bubarkan saja kalau tak produktif!
BUMD Jatim
PKB Berulang Kali Sentil BUMD yang Hanya Jadi Beban, Desak Pemprov Jatim Tegas!
Fraksi PKB soroti keberadaan BUMD Pemprov Jatim yang tidak produktif. Gubernur Khofifah diminta tegas terhadap BUMD yang hanya jadi beban.
Efisiensi Anggaran Lanjut di 2026, Komisi C Desak Khofifah Revitalisasi BUMD!
Hadapi efisiensi anggaran 2026, anggota Komisi C DPRD Jatim Multazamudz Dzikri desak Khofifah manfaatkan aset Pemprov Jatim dan revitalisasi BUMD.
Di Balik Dugaan Korupsi, PT DABN Raih Laba Rp 6,7 M dan Tutupi Kerugian Rp 12 M!
Di balik dugaan korupsi, anak usaha BUMD Jatim PT DABN terbilang perusahaan sehat yang meraih laba Rp 6,7 miliar dan menutupi kerugian Rp 12 miliar.
Dugaan Korupsi di PT DABN, BUMD Jatim PT PJU Ikut Digeledah Kejati!
Tak hanya kantor PT DABN, Kejati Jatim juga menggeledah tiga lokasi lainnya terkait dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Probolinggo.
Kejati Jatim Geledah Anak Usaha BUMD Jatim PT DABN, Waduh! Kasus Apalagi?
Kejati Jatim menggeledah kantor PT DABN, anak usaha PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang merupakan BUMD Pemprov Jatim, waduh terkait kasus apa?
Golkar Sentil Setoran PAD Tak Tembus Rp 600 M: BUMD Jatim Butuh Badan Khusus!
Fraksi Golkar DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim agar membentuk badan khusus untuk menangani BUMD, terlebih setoran PAD-nya tak tembus Rp 600 miliar.
Ansor Jatim Angkat Bicara soal PT DABN: Harusnya Diapresiasi, Bukan Malah Diusik!
Ansor Jatim turut bersuara soal PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) yang 'diusik' terkait tudingan perjanjian konsesi hingga penyertaan aset.
PT DABN 'Diusik', Komisi C Justru Puji Bisnisnya Bagus dan Setoran PAD Signifikan!
PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) anah usaha PT PJU kembali didemo. Apa yang disoal? Padahal bisnisnya bagus, setoran PAD-nya juga signifikan!
Minta Suntikan Modal Setengah Triliun, Segini Harta Direksi dan Komisaris BPR Jatim!
BPD Jawa Timur minta suntikan modal hingga Rp 500 miliar. Tugas jajaran direksi dan komisaris bakal lebih berat karena harus kejar setoran PAD Rp 150 miliar.