Kemiskinan Tinggi, DPRD Jatim: Khofifah Tak Perlu Pamer Penghargaan
JANGAN PAMER PENGHARGAAN: Anwar Sadad dan Khofifah dalam acara yang digelar DPRD Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/DOK SURABAYA, Barometerjatim.com - Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menyebut data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) saat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI terkait extreme poverty atau angka kemiskinan ekstrem, cukup mengagetkan. Terlebih extreme poverty di Jatim mencapai 1.747.000 orang atau 4,4% dari jumlah penduduk, dan masuk tiga besar tertinggi bersama Jawa Barat (1.785.600 orang/3,6%) dan Jawa Tengah (1.527.600 orang/4,4%). "Angka ini sangat tinggi. Menjadi mengagetkan, karena pada sisi lain gubernur menyampaikan di hadapan publik beberapa keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai Pemprov Jatim," katanya, Rabu (1/9/2021). Penghargaan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), misalnya, Jatim dinobatkan sebagai juara dalam hal penanaman investasi dalam negeri. Kemudian dunia pertanian dikoarkan menggeliat, karena produktivitas pertanian Jatim semakin membaik. Bahkan, lanjut Sadad, beberapa waktu lalu saat Presiden Jokowi 'menegur' Jatim karena realisasi belanjanya minim sekali, Per 23 Juli 2021 baru 43,01%, Khofifah memberikan 'counter' bahwa realisasi APBD 2021 lebih baik dibandingkan dengan APBD 2020 pada periode yang sama. "Kita tahu bahwa APBD itu hanya stimulan, tidak bisa menyelesaikan semua urusan masyarakat Jatim. Tetapi stimulasi yang diberikan APBD ini akan juga memberikan dampak untuk menggerakkan perekonomian," katanya. Hanya saja, kalau serapan anggaran sampai dengan Agustus menjelang September 2021 masih kecil, maka masyarakat tidak terstimulasi untuk menggerakkan ekonominya. "Apalagi kita berhadapan dengan berjilid-jilid PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang sampai sekarang masih diterapkan oleh pemerintah," kata legislator yang juga ketua DPD Partai Gerindra Jatim tersebut. Perlu Langkah Extraordinary TINGGI: Kemiskinan ekstrem yang dibeber BPS saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. | Data: BPS TINGGI: Kemiskinan ekstrem yang dibeber BPS saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. | Data: BPS Lantaran kemiskinan masih tinggi, Sadad berharap, para teknokrat yang berada di sekitar Khofifah, benar-benar mampu merumuskan langkah extraordinary dengan skill dan pemahaman tentang ekonomi maupun pembangunan. Para planolog terbaik yang dimiliki Pemprov Jatim diharapkan mampu membuat terobosan, inovasi, yang memang memiliki dampak besar tidak hanya bernuansa slogan dengan bahasa-bahasa keren seperti Millennial Job Center (MJC) tapi hasilnya tak memberikan dampak signifikan. "Menurut saya (Khofifah) juga tidak perlu mempertontonkan penghargaan-penghargaan, karena itu tidak menggambarkan suasana, tidak menggambarkan fakta sebenarnya yang dialami masyarakat kita," paparnya. Karena itu, tandas politikus keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad tersebut, tugas DPRD Jatim yakni memberikan jalan yang mulus bagi Pemprov agar bisa berlari kencang untuk mewujudkan program-programnya. Sebelumnya, Senin (30/8/2021), saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI bersama Kemenkeu, Bappenas, Bank Indonesia, dan OJK, BPS mencatat penduduk miskin bertambah dari 9,78% pada 2020 menjadi 10,14% di 2021. Namun menurut Kepala BPS, Margo Yuwono, yang perlu diperhatikan yakni jumlah extreme poverty yang ikut meningkat dengan sebaran di tiga besar provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jadi kemiskinan ekstrem itu adalah kemiskinan yang mengikuti standar global, dimana garis kemiskinan setara dengan 1,9 USD. Ini meningkat dari 3,8% menjadi 4,0%, yang menjadi penting di sana, katanya. » Baca Berita Terkait Kemiskinan
TINGGI: Kemiskinan ekstrem yang dibeber BPS saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. | Data: BPS TINGGI: Kemiskinan ekstrem yang dibeber BPS saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. | Data: BPS Lantaran kemiskinan masih tinggi, Sadad berharap, para teknokrat yang berada di sekitar Khofifah, benar-benar mampu merumuskan langkah extraordinary dengan skill dan pemahaman tentang ekonomi maupun pembangunan. Para planolog terbaik yang dimiliki Pemprov Jatim diharapkan mampu membuat terobosan, inovasi, yang memang memiliki dampak besar tidak hanya bernuansa slogan dengan bahasa-bahasa keren seperti Millennial Job Center (MJC) tapi hasilnya tak memberikan dampak signifikan. "Menurut saya (Khofifah) juga tidak perlu mempertontonkan penghargaan-penghargaan, karena itu tidak menggambarkan suasana, tidak menggambarkan fakta sebenarnya yang dialami masyarakat kita," paparnya. Karena itu, tandas politikus keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad tersebut, tugas DPRD Jatim yakni memberikan jalan yang mulus bagi Pemprov agar bisa berlari kencang untuk mewujudkan program-programnya. Sebelumnya, Senin (30/8/2021), saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI bersama Kemenkeu, Bappenas, Bank Indonesia, dan OJK, BPS mencatat penduduk miskin bertambah dari 9,78% pada 2020 menjadi 10,14% di 2021. Namun menurut Kepala BPS, Margo Yuwono, yang perlu diperhatikan yakni jumlah extreme poverty yang ikut meningkat dengan sebaran di tiga besar provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jadi kemiskinan ekstrem itu adalah kemiskinan yang mengikuti standar global, dimana garis kemiskinan setara dengan 1,9 USD. Ini meningkat dari 3,8% menjadi 4,0%, yang menjadi penting di sana, katanya. » Baca Berita Terkait Kemiskinan 
