Senin, 04 Juli 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Fattah Jasin Dilantik Jadi Wabup Pamekasan, Demonstran Luapkan Amarah ke Khofifah!

Berita Terkait

TOLAK FATTAH JASIN: Massa menggelar aksi di depan Gedung Grahadi tolak pelantikan Fattah Jasin. | Foto: Barometerjatim.com/IST
TOLAK FATTAH JASIN: Massa menggelar aksi di depan Gedung Grahadi tolak pelantikan Fattah Jasin. | Foto: Barometerjatim.com/IST
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pelantikan Fattah Jasin sebagai Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (30/5/2022), diwarnai aksi demonstrasi dari massa Demokrasi dan Aspirasi Rakyat (Dear) Jatim dan Front Aksi Massa (Famas).

Mereka menolak Fattah Jasin menggantikan almarhum Raja’e sebagai Wabup Pamekasan, lantaran diduga tersangkut kasus korupsi yang kini masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lamongan.

Selain berorasi, massa juga membawa sejumlah poster bertuliskan Gubernur Jatim Haram Melantik Fattah Jasin di Grahadi, Usut Tuntas Kasus LPJU serta Pengadaan yang Melibatkan Fattah Jasin, dan Masyarakat PMK Menolak Pelantikan Fattah Jasin.

Koordinator II Aksi, Abdussalam dalam orasinya meneriakkan kalau pelantikan Fattah Jasin merupakan by design dan by reguest Bupati Baddrut Tamam yang dinilainya sudah mengabaikan aspirasi masyarakat Pamekasan.

Tak hanya itu, massa bahkan meluapkan amarahnya ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang melakukan pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 132.35-1263 tahun 2022 tentang Penetapan Pengangkatan Wakil Bupati Pamekasan.

“Saya pikir, proses pelatikan Fattah Jasin yang disepakati oleh gubernur adalah bagian dari ketidakwarasan,” geram Abdussalam berapi-api.

“Sampaikan, kader PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) ingin bertemu dengan senior PMII, Nyonya Khofifah Indar Parawansa,” teriaknya saat bersikeras minta bertemu gubernur namun dihalangi petugas.

Abdussalam menambahkan, seandainya para pihak sadar diri, lanjutnya, Pamekasan harusnya melakukan perbaikan citra setelah beberapa tahun lalu mulai dari bupati, Kajari, Kepala Inspektorat hingga kades di Pamekasan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

“Bagaimana mungkin Gubernur Jatim mendukung ini. Mau diulangi lagi peristiwa itu? Mau ditangkap lagi oleh KPK? Pemekasan harusnya sudah melakukan perbaikan citra,” ucapnya.

Tak Soal Warga Sumenep

WABUP PAMEKASAN: Gubernur Khofifah lantik Fattah Jasin sebagai Wabup Pamekasan. | Foto: Barometerjatim.com/IST
WABUP PAMEKASAN: Gubernur Khofifah lantik Fattah Jasin sebagai Wabup Pamekasan. | Foto: Barometerjatim.com/IST

Massa Dear dan Famas, tegas Abdussalam, tidak mempersoalkan Fattah Jasin orang Sumenep yang gagal menjadi Bupati Sumenep di Pilkada 2020 kemudian mencalonkan sebagai Wabup Pamekasan.

Tapi yang diinginkan dari mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim itu agar menyelesaikan terlebih dulu persoalan hukumnya dengan KPK dan Kejari Lamongan, karena sampai hari ini belum ada klarifikasi dari kedua lembaga penegak hukum soal tidak terlibatnya Fattah Jasin.

“Ini soal moral, soal kewarasan bagi pamekasan. Bagaimana nantinya Fattah Jasin sudah dilantik tidak ditangkap KPK, tidak ditangkap Kejari Lamongan, kita sudah pasti menanggung malu,” ujarnya.

Hal sama diterikkan Koordinator I Aksi, Faishol. Menurutnya, selama ini rekam Fattah Jasin sangat buruk terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi hibah Penerangan Jalan Umum (PJU) Tata Surya Kejari Lamongan dan sudah naik ke tahap pemeriksaan.

“Seharusnya gubernur membatalkan pelantikan atau minimal menunda pelantikan Fattah Jasin, karena saat ini Fattah Jasin tengah dalam proses pemeriksaan oleh Kejari Lamongan,” kata Faishol.

“Selesaikan dulu, keluarkan yang namanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Kalau semisal SP3 itu sudah keluar, maka lanjut enggak apa-apa. Kita bergerak bukan tanpa dasar dan landasan,” sambungnya.’

Sementara itu Fattah Jasin saat ditanya soal massa yang mendemonya balik mempertanyakan dari elemen mana mereka. “Jelas apa enggak jelas, he.. he..” katanya. Dia juga minta ditunjukkan bukti kalau terlibat korupsi. “Kan dugaan kan?” ucapnya.

Selebihnya, Fattah Jasin membantah semua dugaan demonstran, termasuk dalam kasus hibah PJU yang terjadi saat dia menjabat sebagai Kepala Dishub Jatim.

“Kita hanya memverifikasi, kalau korupsi itu apa, UU Korupsi itu apa? Mark-up, gratifikasi. Ini kita enggak kelola anggaran, kita hanya memastikan bahwa proposal sekian ratus dari Biro Umum yang langsung ke Dishub itu diverifikasi dan betul,” jelasnya.

» Baca berita terkait Fattah Jasin. Baca juga tulisan terukur lainnya Abdillah HR.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -