Setelah naik penyidikan, Kejati kian kencang dalami kasus korupsi jasa kepelabuhanan di PT DABN, anak usaha BUMD Pemprov Jatim. Siapa bakal tersangka?
Korupsi
BSPS di Sumenep Dikorupsi Rp 26,3 M, Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka!
Kejati Jatim menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep.
Perkuat Budaya Antikorupsi, KPK Gembleng Pejabat Pemkot Surabaya!
Penguatan integritas, budaya antikorupsi, dan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gembleng pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Alasan Kesehatan, Tersangka Korupsi Rusunawa Sidoarjo Rp 9,7 M Jadi Tahanan Kota
Kejari Sidoarjo menetapkan eks Plt Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo, Heri Susanto tersangka korupsi Rusunawa sebagai tahanan kota karena alasan kesehatan.
Eri Cahyadi Terbitkan Perwali Antigratifikasi, Pegawai Jangan Coba-coba Terima Hadiah!
Wali Kota Eri Cahyadi menerbitkan Perwali Antigratifikasi. Minta warganya tidak memberikan hadiah ke pegawai Pemkot Surabaya.
Di Balik Dugaan Korupsi, PT DABN Raih Laba Rp 6,7 M dan Tutupi Kerugian Rp 12 M!
Di balik dugaan korupsi, anak usaha BUMD Jatim PT DABN terbilang perusahaan sehat yang meraih laba Rp 6,7 miliar dan menutupi kerugian Rp 12 miliar.
Digeledah Kejati, Anak Usaha BUMD Jatim PT DABN Bersuara: Kami Taat Hukum!
Digeledah Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Probolinggo, PT DABN angkat bicara.
Dugaan Korupsi di PT DABN, BUMD Jatim PT PJU Ikut Digeledah Kejati!
Tak hanya kantor PT DABN, Kejati Jatim juga menggeledah tiga lokasi lainnya terkait dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Probolinggo.
Sidang Korupsi Dam Kali Bentak Blitar, Hakim Ancam Tersangkakan Mak Rini dan Gus Adib!
Sejumlah fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan perkara korupsi Dam Kali Bentak Kabupaten Blitar yang merugikan negara Rp 5,1 miliar.
VIDEO: Aliran Hibah Rp 47,2 M dari Pemprov Jatim ke Masjid Al Akbar Dilaporkan ke KPK
Jaka Jatim melaporkan aliran dana hibah Rp 47,2 miliar dari Pemprov Jatim ke Masjid Al Akbar yang diduga tak beres ke KPK.