Korupsi Hibah Jatim

SURABAYA, Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa delapan saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jatim, Surabaya, Rabu (1/2/2023).

Tak hanya Khofifah yang wajib diperiksa KPK. Emil Elestianto Dardak juga bisa diperiksa sebagai Wakil Gubernur dan Ketua Demokrat Jatim.

SURABAYA, Barometer Jatim – Pengusutan kasus dugaan korupsi hibah semakin meluas. Setelah empat pimpinan DPRD dan sejumlah OPD Pemprov Jatim, Rabu (1/2/2023) hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan dari sembilan ketua fraksi yang ada di DPRD Jatim.

SURABAYA, Barometer Jatim – Empat pimpinan DPRD Jatim -- Kusnadi, Anik Maslachah, Anwar Sadad, dan Achmad Iskandar -- diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana hibah yang menjerat koleganya Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak sebagai tersangka.

SURABAYA, Barometer Jatim – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim, Heru Satriyo meyakini bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat pimpinan DPRD Jatim.

SIDOARJO, Barometer Jatim – Rabu (25/1/2023), tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa secara maraton 4 pimpinan DPRD Jatim, yakni Kusnadi (ketua), Anwar Sadad (wakil ketua), Achmad Iskandar (wakil ketua), dan Anik Maslachah (wakil ketua) di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, Sidoarjo.

SURABAYA, Barometer Jatim – Tak hanya pimpinan DPRD Jatim. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menggeledah rumah kediaman dua pejabat Pemprov Jatim, yakni Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Mohammad Yasin dan eks Pj (Penjabat) Sekda Jatim, Wahid Wahyudi yang juga Kepada Dinas Pendidikan dan akhir pensiun akhir bulan ini.

SURABAYA, Barometer Jatim – Pasca penggeledahan rumah pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Jatim, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut aliran dana hibah APBD Jatim ke partai politik (Parpol).

SURABAYA, Barometer Jatim – Senin (16/1/2023), DPRD Jatim menggelar rapat paripurna perdana di 2023 atau pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak terkait kasus korupsi dana hibah.

Sempat sunyi pasca OTT KPK Sahat Tua Simanjuntak, wakil rakyat di DPRD Jatim kembali berdatangan mengikuti rapat paripurna perdana.