DPRD Jatim Paripurna Perdana Pasca OTT KPK, Di Luar Gedung KNPI Demo soal Korupsi Hibah
SURABAYA, Barometer Jatim – Senin (16/1/2023), DPRD Jatim menggelar rapat paripurna perdana di 2023 atau pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak terkait kasus korupsi dana hibah.
Di luar gedung, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jatim menggelar aksi demonstrasi, meminta wakil rakyat untuk menandatangani petisi bersih dari korupsi hibah.
Petisi tersebut dituangkan dalam spanduk bertuliskan "Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim menyatakan bersih dari korupsi dana hibah Jatim dan siap dipantau, diinvestigasi dan diadvokasi oleh DPD KNPI Jatim. Apabila didapatkan bukti kami korupsi, kami siap menyerahkan diri ke KPK dan memundurkan diri dari jabatan kami".
Di bawahnya tertulis nama 120 anggota DPRD Jatim dan disiapkan ruang untuk tanda tangan. Spanduk juga dihiasi foto Ketua DPRD Jatim Kusnadi serta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak.
Petisi tersebut sedianya hendak disodorkan ke anggota dewan untuk ditandatangani. Namun massa KNPI Jatim diadang petugas sehingga tertahan di pagar pintu masuk.
Usai paripurna, massa KNPI Jatim mencegat anggota dewan di pintu keluar agar bersedia meneken petisi. Namun langkah tersebut lagi-lagi dihalangi petugas yang berjaga. Beberapa anggota dewan bahkan ada yang memilih keluar lewat pintu masuk.
“Ini kan lucu, kita dibuat kucing-kucingan gitu. Kok menghindar, lha wong ini (petisi) bukan jebakan. Kita bukan mau audiensi tapi mengajak DPRD untuk bersama-sama (mengawal kasus korupsi hibah), kok takut,” kata Wildan, salah seorang peserta aksi.
Sekian lama tertahan di pagar pintu masuk, akhirnya perwakilan demonstran diminta masuk ke gedung dewan dan ditemui dua anggota DPRD Jatim, yakni Mathur Husyairi (Fraksi PKS-Hanura-PBB) dan Mohammad Ashari (Fraksi Partai Nasdem).
Di hadapan Mathur dan Ashari, Korlap Aksi, Nur Syamsi menyatakan pihaknya tidak ingin berdiskusi terkait kasus korupsi dana hibah yang kini sedang ditangani KPK, tapi hanya meminta kesediaan anggota dewan menekan petisi bebas dari korupsi.
“Kami membawa aspirasi agar setiap anggota DPRD yang ada mau menandatangani petisi,” katanya. “Jadi skema yang kami tawarkan itu petisi dan tanda tangan di petisi tersebut tidak ada unsur jebakan, ndak ada sama sekali, bisa dibaca di spanduk,” timpal Wildan.
Kawal Mulai dari Hulu
KAWAL BERSAMA: Mathur Husyairi dan Mohammad Ashari saat menerima perwakilan KNPI Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
Sementara Mathur menuturkan, dirinya tidak ada masalah untuk meneken petisi yang disodorkan KNPI Jatim, tapi untuk anggota dewan yang lain itu hak masing-masing.
“Ini kan personal, kita sama-sama punya jabatan, haknya sama, kwajibannya sama. Silakan kalau hanya untuk tanda tangan, seribu lembar saya tanda tangani kalau urusan kayak gitu (bersih dari korupsi),” kata Mathur.
Hanya saja, Mathur menyampaikan, kalau memang KNPI Jatim benar-benar care terhadap kucuran hibah yang setiap tahun nilainya triliunan rupiah sebaiknya dikawal mulai dari hulunya.
“Ayo kita kawal dari hulunya. Ya proses pengajuan hibah, kemudian nanti ada SK Gubernur. Saya selalu nuntut Pemprov Jatim harus mengumumkan daftar penerima hibah, biar teman-teman ini, masyarakat juga ikut mengawasi,” katanya.
“Kalau hanya petisi ayo. Tapi (anggota dewan) yang lain saya enggak jamin ya. Kalau itu mungkin anda bisa datang ke fraksi masing-masing, karena fraksi itu punya angggota. Kalau kami siap,” tegas politikus Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.
- Baca juga:
CIDe: Jangan Berhenti di Sahat, KPK Harus Periksa Seluruh Pimpinan DPRD Jatim dan Khofifah!
Sedangkan Ashari menjelaskan, soal dana hibah DPRD Jatim tidak ikut mengelola. DPRD hanya menampung aspirasi dari masyarakat saat reses, kemudian dikasihkan ke eksekutif.
“Jalurnya di situ. Adapun nanti di situ, oh ini fiktif, ini kurang, oh ini itu, ranahnya BPK di situ. Ada monitoring dan sebagainya, gitu lho,” ucapnya.
Setelah sejenak berdiskusi, Mathur dan Ashari kemudian ke luar gedung untuk meneken petisi yang dibawa KNPI Jatim. “Ini baru wakil rakyat! Dari 120 anggota hanya dua yang mau tanda tangan, yang lain ke mana?” teriak peserta aksi.
Mereka kemudian foto bersama sambil membentangkan spanduk petisi. “Kami tidak berhenti di sini, kami juga akan ke gubernuran untuk menyampaikan petisi ini,” pungkas Nur Syamsi.{*}
» Baca terkait Suap Hibah DPRD Jatim
