Waduh! Anggota Banggar Ancam Boikot Pembahasan APBD Jatim 2024, Lha Kenapa?

SURABAYA, Barometer Jatim – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Mathur Husyairi mengancam akan memboikot pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Lha kenapa?

Boikot akan dilakukan Mathur, jika semua dokumen yang disajikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jatim yang diketuai Sekdaprov Adhy Karyono dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tidak dimunculkan by name by data.

“Kita minta semua dokumen yang disajikan di KUA-PPAS, harus muncul by name by data. Jadi program ini, umpama dana hibah, kita minta munculkan semua itu. Harus dibawa dokumennya nanti di rapat Banggar berikutnya,” katanya pada Barometer Jatim, Kamis (3/8/2023).

| Baca juga:

• Banggar Kritisi KUA-PPAS APBD Jatim 2024: Ekonomi Sudah Pulih, tapi Target Pendapatan Daerah Terlalu Konservatif!
• Anwar Sadad Kritik Tajam PT PJU: BUMD Jatim yang Kontribusinya Enggak Jelas, tapi Gaduh Terus soal Direksi!

Secara khusus, politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga menyoroti soal data kemiskinan. “Kita ini miskin, miskin ektrem dan segala macam, datanya mana? Jangan menyampaikan data agregat, kita enggak mau!” tegasnya.

Berikutnya, kata Mathur, soal data bantuan keuangan kabupaten dan data bantuan keuangan desa. “Ini desa mana saja, kabupaten mana saja, berapa anggarannya, itu juga harus dibuka,” ujarnya.

Selain itu, mengingat tema APBD 2024 yakni “pemulihan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia”, Mathur minta harus dijabarkan program prioritas apa saja.

“Ini harus kita jabarkan semuanya. Tanpa itu, kita akan boikot pembahasan APBD 2024,” tegas Mathur yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim.

Menyoal Kemiskinan Ekstrem 

HIBAH: Usulan belanja hibah yang tertuang dalam KUA-PPAS APBD Jatim 2024. | Sumber: KUA-PPAS

Menilik Rancangan KUA-PPAS Pemprov Jatim TA 2024 yang disampaikan pada rapat kerja dengan Banggar DPRD Jatim, Senin (31/7/2023), data yang disampaikan memang lebih banyak berwujud agregat.

Dalam capaian dan target pembangunan soal kemiskinan misalnya, hanya ditampilkan data global dari Badan Pusat Statuistik (BPS) terkait tingkat kemiskinan di Jatim dari 2018 hingga Maret 2023.

Pada 2018 penduduk miskin di Jatim tercatat sebanyak 4,2 juta (10,85%) dan turun menjadi 4,1 juta (10,35%) pada Maret 2023. Selain itu, ditampilkkan pula klaim Jatim turunkan kemiskinan tertinggi dari Maret 2021 hingga Maret 2023.

Namun terkait kemiskinan ekstrem, dalam KUA-PPAS hanya menampilkan kemiskinan ekstrem secara nasional yang pada 2021 sebanyak 2,14% turun mennjadi 1,12% pada Maret 2023. Tidak terpampang data soal kemiskinan ekstrem di Jatim.

| Baca juga:

• Ketua Pansel dan Khofifah Digugat, Sekdaprov Jatim Sebut kalau Penggugat Menang Penetapan Dirut PT PJU Bisa Dibatalkan!
• Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Senggol Khofifah: Tistas Itu Nyaris Susah Diwujudkan, Siapa pun Gubernurnya!

Kemudian dalam pejabaran belanja daerah, jumlah usulan Rp 7,4 triliun alokasi Rp 4,3 triliun. Secara global, usulan hibah ini terbagi menjadi tiga. Pertama, hibah pokok-pokok pikiran (pokir) usulan Rp 2,5 triliun alokasi Rp 1,9 triliun. Kedua, hibah Pilkada serentak usulan Rp 1 triliun alokasi Rp 1 triliun. Ketiga, hibah Aspirasi Masyrakat (Asmas) usulan Rp 3,8 triliun alokasi Rp 1,3 triliun. 

Kemudian belanja bantuan keuangan, jumlah usulan Rp 4,3 triliun alokasi 726 miliar yang dibagi menjadi tiga batuan keuangan. Pertama, bantuan kuangan prioritas usulan Rp 340 miliar alokasi Rp 324 miliar. kedua, bantuan keuangan kabupaten/kota usulan Rp 3,7 triliu alokasi Rp 215 miliar. Ketiga, bantuan keuangan desa usulan Rp 223 miliar aloaksi Rp 186 miliar.{*}

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur