Tak Kunjung Konferwil, Ansor Jatim Jadi Kendaraan di Pilgub

SK PENUNJUKAN HABIS: Rudi Tri Wahid (kanan), SK penunjukan sebagai Ketua Ansor Jatim habis sejak Februari 2018. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

Ansor Jatim tak kunjung menggelar Konferwil. Padahal periodesasi Rudi Tri Wahid sebagai ketua berakhir sejak Desember 2017 dan SK penunjukkan habis Februari 2018. Sengaja diambangkan untuk 'kendaraan' paslon di Pilgub Jatim?

PW GP ANSOR Jatim kembali disorot. Kali ini bukan lagi 'ribut-ribut' terkait laporan puisi Sukmawati Soekarnoputri ke Polda Jatim, tapi soal Konferensi Wilayah (Konferwil) yang tak kunjung digelar, meski periode kepemimpinan Rudi Tri Wahid sudah berakhir sejak Desember 2017.

Situasi ini membuat sejumlah pihak, termasuk mantan Wakil Sekretaris PW GP Ansor Jatim, Muslikh Hasyim mencurigai: Ansor sengaja dipaksakan menjadi 'kendaraan' untuk kepentingan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilgub Jatim 2018.

"Sudah kentara banget. Bahkan Rudi hadir dalam undian nomor urut (paslon Cagub-Cawagub Jatim di Hotel Mercure, 13 Februari 2018) mendukung Gus Ipul-Puti dengan membawa baju seragam Ansor," katanya saat dihubungi, Minggu (15/4).

Baca: Ansor Jatim Tak Patuh, Gus Abid: Bisa Dicabut Lewat LBH PP

"Sebagai mantan wakil sekretaris saya sangat menyesalkan kondisi Ansor saat ini. Ini kan enggak elok, waktunya Konferwil kok enggak. Pengurus malah sibuk menjadi tim di Pilgub sampai 'lupa' SK sudah habis."

Tak hanya itu, meski tak memakai seragam Ansor, Rudi juga hadir saat acara konsolidasi pemenangan Gus Ipul-Puti di Hall Prime Bizz Hotel Injoko, Surabaya, 24 Maret 2018.

Dari penelusuran Barometerjatim.com, masa khidmat kepemimpinan Rudi (2013-2017) sebenarnya habis sejak 27 Desember 2017. Bukannya menggelar Konferwil untuk mencari nahkoda baru, malah turun SK penunjukan dari Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor.

Penunjukan tertuang dalam SK Nomor 0933/PP/SK-01/XII/2017. Keluarnya SK ini sempat memicu kekecewaan di internal Ansor Jatim, karena disertai dengan pergeseran sejumlah pengurus, di antaranya Ahmad Tamim (Gus Thamim) yang semula menjabat sekretaris digantikan Mohammad Abid Umar Faruq (Gus Abid).

Baca: Muslimat NU Loyal ke Khofifah, Ansor Mulai Jauh dari Gus Ipul

Bahkan beberapa nama juga 'dihilangkan'. Misalnya Syukron Dosi yang semula wakil sekretaris di SK penunjukan namanya tak ada lagi. Sedangkan nama-nama baru yang masuk di antaranya Selamet Budiono, Sullamul Hadi Nurmawan, Asrori Musleh (wakil ketua), Muhadi, Nuris Zam zami, Agus Alfian, Fattahul Anjab, Syahrul Munir, Musyaffa Syafril (wakil sekretaris) serta Zainal Hamami, Bakron hadi (wakil bendahara).

Namun hingga penunjukan berakhir pada 27 Februari 2018, Ansor Jatim tetap tak kunjung menggelar Konferwil. Padahal legalitas sebuah organisasi sangat penting, karena sangat berdampak pada kebijakan internal maupun eksternal.

Misalnya, legalitas Ansor di bawah kepemimpinan Rudi terkait pelaporan puisi Sukmawati ke Polda menjadi dipertanyakan karena sejak 27 Februari SK penujukkan sudah berakhir. Sementara pelaporan dilakukan 3 April 2017.

Begitu pula dengan rekomendasi Ansor Jatim untuk Plt Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin saat pencalonan ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jatim periode 2018-2021 yang akhirnya terpilih secara aklamasi.

Baca: Jangan Ngaku Ansor Jika Gagal Tunjukkan Ciri Keislaman

Benarkah setelah SK penunjukan berakhir hingga kini belum ada perpanjangan lagi? Ditanya terkait hal ini, Mohammad Abid Umar Faruq hanya tersenyum sembari meminta agar menanyakan langsung ke Rudi.

"Coba tanya ke ketua (Rudi) atau langsung ke PP (pimpinan pusat)," kata cucu KH Zainuddin Djazuli, pengasuh Ponpes Al Falah, Ploso, Kediri yang akrab disapa Gus Abid itu lagi-lagi dengan senyum penuh makna.

Pusat 'Saling Lempar'

PENGURUS HASIL SK PENUNJUKAN: Susunan pengurus PW GP Ansor Jatim hasil SK penunjukan yang berakhir Februari 2018. | Foto: Ist PENGURUS HASIL SK PENUNJUKAN: Susunan pengurus PW GP Ansor Jatim hasil SK penunjukan yang berakhir Februari 2018. Sejumlah nama digeser. | Foto: Ist

Saat ditanyakan ke Ketua Umum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Quomas, pria yang akrab disapa Gus Yakut itu tidak menjawab telepon atau membalas pesan lewat WhatsApp (WA) yang dikirim Barometerjatim.com.

Pun ketika ditanyakan ke salah seorang ketua PP GP Ansor yang juga Kasatkornas Banser, Alfa Isnaeni. "Sampeyan tanya Mas Rudi saja, karena yang pegang SK itu Mas Rudi, yang menerbitkan SK itu yang langsung berkebijakan ketua umum sama Sekjen. Saya kan ngurusi Banser," katanya.

Bukankah Alfa Korwil Jatim? "Oh iya, tapi urusan saya banyak Bansernya. Kalau administrasi nanti keliru, saya enggak enak. Saya menata Banser, karena tugas saya ini komandan Banser. Kalau di pusat jajaran ketua enggak mau jawab, ya ke ketua umum," pintanya.

Baca: Ansor Surabaya: Risma Lebih Peduli Taman Ketimbang Masjid

Sama dengan Alfa, salah seorang Wakil Sekjen, Alfan Assirozi juga memilih 'saling lempar' penjelasan. "Sebaiknya sampeyan kontaknya ke Mas Alfa selaku Korwil," katanya.

Ketika dijelaskan Alfa enggan memberikan penjelasan, Alfan mengatakan, "Saya juga tidak tahu itu standing posisinya. Sebaiknya ke Sekjen saja, saya kurang kompeten untuk menjawab itu."

Kepengurusan Vakum?

KENDARAAN PILGUB: Muslikh Hasyim, Ansor kentara sekali dijadikan 'kendaraan' politik Gus Ipul di Pilgub Jatim 2018. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN KENDARAAN PILGUB: Muslikh Hasyim, Ansor kentara sekali dijadikan 'kendaraan' politik Gus Ipul di Pilgub Jatim 2018. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN

Di saat pimpinan pusat memilih tak berkomentar, Rudi membenarkan kalau SK kepemimpinannya sudah habis sejak Desember 2017. "Ya, Desember kemarin habis, kemudian diperpanjang sampai Februari, terus ini mau diperpanjang lagi," katanya.

Sampai kapan penunjukan itu akan terus diperpanjang? "Ya enggak tahu, belum tahu," sergahnya. Apakah di PD/PRT ada maksimalisasi perpanjangan? "Enggak ada, terserah PP," katanya.

Apakah rencana perpanjangan penunjukan itu sudah disampaikan oleh ketua umum? "Sudah disampaikan, organisasi kan enggak boleh vakum. Selama belum ada SK baru yang lama masih berlaku," tandasnya.

Baca: Yenny Wahid Ajak Warga NU Rukun dalam Berpolitik

Sekretaris LBH PW Ansor Jatim, Jafar Shodiq ketika dimintai komentar soal legalitas Ansor pasca SK penunjukkan berakhir menegaskan, "Yang jelas Ketua Ansor Jatim hari ini masih Sahabat Rudi Tri Wahid," katanya.

27 Februari 2018 SK penunjukkan sudah berakhir, bukankah sekarang kepengurusan dalam posisi vakum? "Begini ya. Kalau soal itu sifatnya kan internal di dalam kelembagaan, tetapi kan tidak mungkin ada kekosongan dalam kepengurusan," katanya.

"Jadi tidak bisa dikatakan vakum, tidak ada ketuanya. Tetap ketunya ya ketua Rudi. Kemudian sekretarisnya ya yang kemarin, tetap Gus Abid."

Saat dipertegas, bukankah sampai saat ini belum ada perpanjangan penunjukan, bagaimana legalitas secara organisasi, Ja'far kembali menegaskan kedudukan Rudi sebagai ketua tak berubah.

Baca: Warga NU Tak Pilih Khofifah-Emil, Patut Disoal Ke-NU-annya

"Tetap, tetap ketua, pengurusnya tetap. Makanya kemarin kan Gus Abid ketika dalam pernyataan di media (soal pencabutan laporan puisi Sukmawati di Polda) itu kan sama, tetap sebagai sekretaris. Intinya tidak ada kekosongan dan tidak boleh ada kekosongan di dalam organisasi," tuturnya.

Namun Muslikh Hasyim berpandangan lain. "Kalau tidak ada perpanjangan lagi ya vakum. Berarti kepengurusan Ansor Jatim status quo, legalitasnya dipertanyakan, termasuk saat merekomendasi Ipin sebagai calon ketua KNPI Jatim. Itu enggak sah kalau SK tak diperpanjang, setahu saya memang belum diperpanjang," paparnya.

Karena itu, agar tidak terjadi kevakuman, sebaiknya SK penunjukan segera diperpanjang, di-caretaker atau secepatnya menggelar Konferwil. "Hanya tiga pilihan itu, tapi yang pas memang Konferwil," tandasnya.