Ansor Jatim Angkat Bicara soal PT DABN: Harusnya Diapresiasi, Bukan Malah Diusik!
SURABAYA | Barometer Jatim – Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril turut bersuara soal PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) -- anak usaha BUMD Pemprov Jatim PT Petrogas Jatim Utama (PJU) -- yang 'diusik' terkait tudingan perjanjian konsesi hingga penyertaan aset.
Pria yang akrab disapa Gus Safril itu heran, sebagai anak usaha BUMD yang secara bisnis untung dan memberikan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan, malah terus-terusan diusik.
“Seharusnya diapresiasi, bukan malah diusik seperti ini. Sebagai anak usaha BUMD, fokusnya tentu saja business oriented dan itu sudah dipenuhi DABN,” katanya, Jumat (18/7/2025).
Gus Safril khawatir, jangan-jangan ada kepentingan lain dari pihak tertentu di balik upaya mengusik DABN. Terlebih ini anak usaha BUMD yang untung secara bisnis, bahkan dalam dua tahun bisa menutupi utang hingga puluhan miliar rupiah.
“Saya baca itu pernyataan Dirutnya, kalau DABN tahun lalu meraih untung hingga Rp 6,7 miliar, bahkan bisa menutupi utang-utangnya,” katanya.
Raih Laba Rp 6,7 M
Terkait keuntungan DABN, Dirut Andri Irawan mengungkap pada 2024 meraih laba Rp 6,7 miliar atau naik dari Rp 5,6 miliar pada 2023.
“Dari hasil laba tersebut, selama dua tahun PT DABN berhasil menutupi kerugian kurang lebih Rp 12 miliar,” ucapnya saat hearing dengan Komisi C DPRD Jatim, Kamis, 22 Mei 2025.
Karena itu, Gus Safril minta berbagai pihak bisa menjaga DABN maupun BUMD Jatim secara keseluruhan, agar setoran PAD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bukan membiarkan terus-terusan diusik atau memberi peluang untuk diusik.
Ansor Jatim men-support kinerja DABN dan BUMD secara keseluruhan, tandasnya, karena setoran PAD-nya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jatim secara luas.
“Ansor peduli karena mendukung pembangunan di Jatim untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau terusan-terusan diusik begini, kan menjadi tidak produktif karena mengganggu kinerja,” ucap Gus Safril.
“Apalagi tahun ini BUMD Jatim sedang digenjot untuk meningkatkan setoran, mengingat PAD berpotensi turun hingga Rp 4,2 triliun akibat pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor,” sambungnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono juga menilai kinerja PT DABN sudah bagus karena signifikan dalam memberikan setoran PAD dan harus mendapat atensi.
Secara holding, PT PJU bahkan tercatat sebagai BUMD penyetor PAD terbanyak kedua setelah Bank Jatim. “Dan saya yakin ke depannya masih bisa ditingkatkan lagi,” katanya.
Merujuk data Komisi C DPRD Jatim, tahun lalu PT Bank Jatim tercatat sebagai BUMD penyumbang PAD terbesar yakni Rp 417,547 miliar. Disusul PT PJU Rp 22,500 miliar, PT SIER Rp 16,585 miliar, PT BPR Jatim Rp 9,428 miliar, PT Jamkrida Rp 2 miliar, PT JGU Rp 1,67 miliar, dan PT Air Bersih Rp 1,556 miliar, dan PT PWU Rp 1,2 miliar.
Sedangkan PT Askrida tidak bisa menyetorkan PAD, karena surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-37/PD.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang reminder larangan pembagian dividen.{*}
| Baca berita BUMD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
