Khofifah Pamer Terima 738 Penghargaan, Luluk: Apa Artinya Kalau Rakyat Jatim Masih Miskin!
SURABAYA | Barometer Jatim – Paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak pamer klaim keberhasilan saat debat kedua Pilgub Jatim yang digelar KPU Jatim di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam.
Dalam sesi pemaparan visi misi, Khofifah menyebut kemajuan yang dicapai Jatim selama kepemimpinannya adalah kemajuan yang nyata adanya.
“Kami ingin menyampaikan, bahwa pada posisi 5 tahun terakhir investasi di tahun 2023 mencapai titik tertinggi dari 5 tahun masa kami menjalankan pemerintahan, dan catatannya adalah Rp 145 triliun,” katanya.
“Ini menjadi bagian penting untuk kami sampaikan, bahwa menurut Lee Kuan Yew Institute ini adalah iklim investasi terbaik kedua setelah DKI Jakarta,” tandasnya.
Selain itu, Khofifah mengklaim pertumbuhan ekonomi di Jatim tumbuh inklusif. Artinya setiap tumbuh, maka akan membuka lapangan kerja.
Karena itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim lebih rendah dari TPT nasional. Pada saat yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebaliknya lebih tinggi dari IPM nasional.
“Oleh karena itu kami juga ingin menyampaikan begitu banyak penghargaan yang sudah kami terima baik regional, nasional maupun internasional, karena kerja keras kita semua, kolaborasi kita semua, sinergitas kita semua,” ucap Khofifah.
“Dan hampir 2 hari sekali kami mendapatkan penghargaan itu, sehingga total yang kami terima 738 penghargaan, karena kerja keras kita semua, kerja ikhlas kita semua, sinergitas kita semua.”
Jangan Bangga
Namun upaya Khofifah pamer penghargaan direaksi keras oleh Paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.
Luluk memulai paparan visi misinya dengan menyebut, bahwa tantangan ke depan sangat serius. Seluruh pemimpin negara di dunia punya komitmen akan menuntaskan semua tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.
Itu artinya, Pemprov Jatim harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang lapar, zero hunger poverty. Begitu pula pendidikan harus tuntas berkualitas, serta 100 persen warganya harus punya jamban yang sehat dan bersih.
“Namun demikian bahwa kita masih punya data terakhir ada 19,2 persen atau setara dengan 2.158.000 rumah tangga di Jatim yang tidak punya jamban sehat, dan indeks kualitas hidup di Jatim juga pringkat 21 dibandingkan dari seluruh Indonesia,” katanya.
Saat turun ke masyarakat, Luluk juga bertemu dengan seorang pimpinan pesantren di Bangil, Pasuruan. Dia mengeluh selama bertahun-tahun karena ada perusakan dan pencemaran limbah di desanya.
“Namun jangankan ada solusi, didengar pun tidak oleh pemerintah provinsi,” ucap mantan anggota DPR RI tersebut.
Karena itu, kata Luluk, yang dibutuhkan adalah sebuah kepemimpinan birokrasi yang solutif dan cantik, cerdas, adaptif, transparan, transformatif, inovatif, kompeten, dan juga antikorupsi.
“Maka oleh karena itu, jangan pernah berbangga kalau kita menerima begitu banyak penghargaan. Apalah artinya penghargaan kalau ternyata rakyat kita masih miskin. Ngurus KTP susah, ngurus BPJS susah, apalagi ngurus izin juga susah, belum tahu kapan akan selesai dan berapa biaya semestinya yang harus dibayarkan,” kritiknya.
Di sisi lain, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) 2023, Jatim ternyata juga memilik kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Bagi Luluk, ini realitas yang harus dituntaskan.
“Kita harus bisa menghadirkan birokrasi yang baru, birokrasi yang tidak bocor-bocor, birokrasi yang memecahkan masalah bukan menjadi masalah, birokrasi yang akan mengurus bukan menjadi urusan,” tegasnya.{*}
| Baca berita Debat Pilgub Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur