Ketua DPRD Surabaya: Kebijakan Pemkot Otomatis Cakup Warga NU!

BERSAMA WARGA NU: Adi Sutarwidjono (kiri) bersama warga NU di acara pembukaan Muskercab PCNU Surabaya | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
BERSAMA WARGA NU: Adi Sutarwidjono (kiri) bersama warga NU di acara pembukaan Muskercab PCNU Surabaya | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menegaskan, kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) yang dibahas bersama dewan mencakup seluruh warga, tak terkecuali warga Nahdlatul Ulama (NU).

Termasuk soal penanganan kemiskinan yang menjadi pembicaraan serius saat pembukaan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Pengurus Cabang NU (PCNU) Kota Surabaya di Hotel Tunjungan, Surabaya, Minggu (21/11/2021).

“Memang betul isu kemiskinan itu menjadi persoalan keumatan. Di PDIP, di NU juga menjadi pembahasan yang serius, terlebih di masa pandemi Covid-19,” kata legislator yang juga ketua DPC PDIP Surabaya itu usai menghadiri pembukaan Muskercab.

Menurut Adi, kelas yang paling tergerus selama pandemi Covid-19 adalah kelas pekerja. Mereka kehilangan pekerjaannya, kehilangan penghasilannya, dan mungkin kehilangan pengharapan.

“Ini yang kemudian menuntut pemerintah kota, DPRD, dan juga NU untuk memikirkan secara solusi, mengangkat kembali supaya orang yang semula tidak punya harapan, tidak punya pekerjaan, kemudian menjadi punya pekerjaan. Itu hanya terjadi jika ekonominya tumbuh di Kota Surabaya,” paparnya.

Kemudian DPRD Surabaya juga sudah berusaha melakukan formulasi kebijakan dengan Pemkot melalui Wali Kota Eri Cahyadi. Misalnya, siswa SMP dan SD dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masuk dari jalur mitra warga diberikan bantuan seragam gratis.

Lalu para pelajar SMA dan SMK serta para santri-santriwati dari keluarga MBR, mulai 2022 diberikan beasiswa. “Ini kan upaya kami untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga. Selain itu, diberikan juga akses kesehatan yang sangat mudah kepada warga Kota Surabaya,” tandasnya.

Artinya kebijakan Pemkot yang dibahas bersama DPRD juga mencakup warga NU? “Ya otomatis, karena mayoritas di Kota Surabaya ini warga masyarakatnya juga berafiliasi keagamaannya secara kultural kepada NU,” ucapnya.

Upaya Pemkot untuk memulihkan kembali perekonomian rakyat, yang sebagian besar pelakunya adalah warga NU, juga ditunjukkan dengan dibukanya kembali Sentra Wisata Kuliner (SWK) sekaligus menandakan kalau ekonomi Surabaya mulai hidup.

“Kemudian kebijakan wali kota untuk menghidupkan kembali UMKM yang jumlahnya cukup banyak di Surabaya. Ini mencerminkan visi pemerintahan yang punya jiwa kerakyatan dalam formula ekonominya,” kata Adi.

“Kemarin dalam APBD 2022 ada Rp 200 miliar lebih yang dialokasikan untuk membenahi UMKM di Surabaya, dan itu sebagian besar adalah warga NU dan juga konstituen dari PDIP serta masyarakat yang lain,” tuntasnya.

KEMISKINAN: Adi Sutarwidjono (dua dari kanan), problem kemiskinan jadi bahasan di Muskercab PCNU Surabaya | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
KEMISKINAN: Adi Sutarwidjono (dua dari kanan), problem kemiskinan jadi bahasan di Muskercab PCNU Surabaya | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

» Baca Berita Terkait DPRD Surabaya