Sabtu, 02 Juli 2022
Barometer Jatim
Cloud Hosting Indonesia

Hasil Asesmen Pejabat, Komisi A DPRD Surabaya Nilai Pemkot Tak Terbuka!

Berita Terkait

BUKA HASIL ASESMEN: Camelia Habiba, minta Pemkot Surabaya buka hasil rekrutmen pejabat. | Foto: Barometerjatim.com/IST
BUKA HASIL ASESMEN: Camelia Habiba, minta Pemkot Surabaya buka hasil rekrutmen pejabat. | Foto: Barometerjatim.com/IST
- Advertisement -

SURABAYA, Barometerjatim.com – Meski penempatan pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya prerogatif wali kota, Komisi A DPRD Surabaya menyayangkan hasil asesmen tidak disampaikan ke publik.

“Itu memang kebijakan kepala daerah, cuma kita Komisi A sebagai fungsi kontrol, fungsi bugeting bisa memberikan masukan,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habiba, Rabu (12/1/2022).

“Sangat disayangkan Pemkot tidak memberikan hasil asesmen. Padahal ini juga upaya untuk mempertanggungjawabkan ke publik karena anggaran yang digunakan adalah anggaran publik,” tandasnya.

Kalau hasil asesmen tersebut disampaikan terbuka oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya, tandas Habiba, pihaknya bisa melakukan fungsi kontrol dan memberikan masukan, sehingga kerja pejabat baru nantinya lebih maksimal.

Namun dengan tidak terbukanya hasil asesmen pejabat baru, legislator asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) tersebut khawatir membuat kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak efektif.

“Misalnya di kelurahan dan kecamatan, misi wali kota ingin semua persoalan selesai di tingkat bawah, sehingga masyarakat tidak jauh-jauh harus ke dinas atau Pemkot,” kata Habiba.

“Tapi ketika yang ditaruh tidak sesuai dengan asesmen atau kemampuan mereka, justru nanti menghambat sehingga tidak malah membantu mengoptimalkan tugas di tempat yang baru,” sambungnya.

Di sisi lain, Habiba juga menyoroti rekrutmen tenaga outsourcing di lingkup Pemkot Surabaya. Menurutnya, rekrutmen harusnya satu pintu di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kemudian masing-masing dinas menyampaikan ke BKD kebutuhannya.

“Sehingga outsourcing yang ada itu tepat guna dan tepat sasaran. Bukan seperti sekarang lamaran ke Bagian Umum pakai MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Banyak yang bukan MBR tapi punya kemampuan tidak bisa masuk,” pungkasnya.

» Baca berita terkait Pemkot Surabaya. Baca juga tulisan terukur lainnya Moch Andriansyah.

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terkait

- Advertisement -

trendnews
Berita Trending Saat Ini

- Advertisement -

BERITA TERKINI

- Advertisement -