Demo BEM Surabaya Usung 7 Tuntutan, Tak Ada Tolak Tunda Pemilu dan Masa Jabatan 3 Periode
AIRLANGGA MENGGUGAT: BEM Unair turun ke jalan menggugat segala kesewenangan pemerintah. | Foto: Barometerjatim.com/IST
SURABAYA, Barometerjatim.com Setelah Jakarta, Kamis (14/4/2022) hari ini sekitar 3.000 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi dengan mengusung tujuh tuntutan.
Namun berbeda dengan tuntutan mahasiswa lintas kampus di Jakarta, Senin (11/4/2022) lalu, tujuh tuntutan yang disuarakan Aliansi BEM Surabaya tak ada penolakan penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Massa yang bergerak ke Gedung DPRD Jatim tersebut, membawakan satu grand issue dengan tema "Ekonomi Sulit, Rakyat Menjerit".
Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair), Yoga Haryo Prayogo mengatakan, massa mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian dan tujuh tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.
Ketujuh tuntutan tersebut yakni, pertama, menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi perihal kebijakan DMO dan DPO dan berdampak pada kenaikan serta kelangkaan minyak goreng di Indonesia.Kedua, menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas perihal praktik mafia minyak goreng di Indonesia. Ketiga, menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi kenaikan harga BBM, khususnya pertamax dan meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM pertalite dan solar yang mengalami kelangkaan.
Keempat, menuntut pemerintah menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% mengingat keadaan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kelima, menuntut pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara sebelum rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi.
Keenam, mengutuk segala tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ketujuh, wujudkan reforma agraria.
Menurut Yoga, bukan tanpa alasan dan dasar mahasiswa se-Surabaya menuntut pemerintah dengan begitu banyak tuntutan. Ini karena sebelumnya pada 12 April 2022 telah diadakan konsolidasi Reformasi Memanggil untuk membahas kenaikan BBM, kenaikan harga bahan pokok, minyak goreng, dan segala bentuk kesewenangan pemerintah yang dibahas bersama perwakilan dari 15 BEM Fakultas di Unair.Selain konsolidasi internal dari BEM Unair, kami juga mengajak mahasiswa se-Surabaya yang merupakan Aliansi BEM Surabaya untuk berdiskusi, akhirnya juga sepakat menuntut dan bersama-sama bergerak pada hari ini ujar mahasiswa FISIP Unair tersebut.
Apalagi dalam implementasinya, tandas Yoga, pemerintah pusat kurang efektif dalam menjalankan dan membuat kebijakan.
Dengan beberapa poin tuntutan yang berfokus pada perekonomian kerakyatan tersebut, kami harap perjuangan yang kita lakukan membuahkan hasil yang maksimal," katanya.
TUJUH TUNTUTAN: Aliansi BEM Surabaya bergerak ke Gedung DPRD Jatim membawa tujuh tuntutan. | Foto: Barometerjatim.com/IST TUJUH TUNTUTAN: Aliansi BEM Surabaya bergerak ke Gedung DPRD Jatim membawa tujuh tuntutan. | Foto: Barometerjatim.com/IST
- 7 TUNTUTAN MAHASISWA SURABAYA 1. Menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi perihal kebijakan DMO dan DPO dan berdampak pada kenaikan serta kelangkaan minyak goreng di Indonesia. 2. Menuntut pemerintah untuk segera mengusut tuntas perihal praktik mafia minyak goreng di Indonesia. 3. Menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi kenaikan harga BBM khususnya pertamax dan meninjau secara intens perihal pendistribusian BBM pertalite dan solar yang mengalami kelangkaan. 4. Menuntut pemerintah menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% mengingat keadaan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. 5. Menuntut pemerintah untuk menunda pemindahan Ibu Kota Negara sebelum rancangan pembangunan dan pengelolaan lingkungan dituntaskan mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat tinggi. 6. Mengutuk segala Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 7. Wujudkan reforma agraria.
- 4 TUNTUTAN MAHASISWA JAKARTA 1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. 2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022. 3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. 4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.
