Parlemen Jatim

SURABAYA, Barometer Jatim – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim. Rabu (1/2/2023) hari ini, tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi.

SURABAYA, Barometer Jatim – DPRD Jatim kembali menggelar paripurna, Senin (30/1/2023). Rapat digelar dalam suasana pasca empat pimpinan dewan, Kusnadi (ketua/PDIP), Anik Maslachah (wakil ketua/PKB) Anwar Sadad (wakil ketua/Gerindra), dan Achmad iskandar (wakil ketua/Demokrat) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SURABAYA, Barometer Jatim – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jatim, Heru Satriyo meyakini bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Jatim setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat pimpinan DPRD Jatim.

SIDOARJO, Barometer Jatim – Ada kejadian menggelitik usai Ketua DPRD Jatim, Kusnadi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gadung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, Sidoarjo, Rabu (25/1/2023) malam.

SIDOARJO, Barometer Jatim – Rabu (25/1/2023), tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa secara maraton 4 pimpinan DPRD Jatim, yakni Kusnadi (ketua), Anwar Sadad (wakil ketua), Achmad Iskandar (wakil ketua), dan Anik Maslachah (wakil ketua) di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, Sidoarjo.

SURABAYA, Barometer Jatim – Pasca penggeledahan rumah pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Jatim, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut aliran dana hibah APBD Jatim ke partai politik (Parpol).

SURABAYA, Barometer Jatim – Usai menggeledah rumah kediaman pimpinan DPRD dan sejumlah pejabat Pemprov Jatim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi.

SURABAYA, Barometer Jatim – Anggota DPRD Jatim, Mathur Husyairi meminta Pemprov Jatim terbuka soal penyaluran dana hibah yang setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rp 7,8 triliun sejak tahun anggaran 2020.

SURABAYA, Barometer Jatim – Senin (16/1/2023), DPRD Jatim menggelar rapat paripurna perdana di 2023 atau pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak terkait kasus korupsi dana hibah.

Sempat sunyi pasca OTT KPK Sahat Tua Simanjuntak, wakil rakyat di DPRD Jatim kembali berdatangan mengikuti rapat paripurna perdana.