Parlemen Jatim

Komisi C DPRD Jatim menyetujui Pemprov menggelontorkan penyertaan modal Rp 500 miliar untuk BPR Jatim. Apa urgensinya?

Sejumlah kasus yang menghantam BUMD Pemprov Jatim dan anak usahanya, membuat Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendesak dilakukannya evaluasi secara menyeluruh.

Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar Pemprov Jatim membentuk badan pembina BUMD untuk dongkrak setoran PAD. Bisa mencontoh provinsi lain.

Pendapatan daerah 2026 yang menurun membuat pagu anggaran belanja masing-masing SKPD mengalami penurunan. Namun pagu Setdaprov Jatim justru naik Rp 254 miliar.

Fraksi PAN DPRD Jatim kritik jaringan dan irigasi dalam RAPBD 2026 hanya dianggarkan Rp 44,7 miliar. Padahal Khofifah gaungkan kemandirian pangan.

Banggar DPRD Jatim prihatin terhadap pemangkasan belanja modal hingga 40?lam RAPBD 2026. Sementara belanja operasi masih mendominasi di angka 76%.

Belanja hibah satu-satunya kelompok belanja daerah yang diproyeksi naik dalam RAPBD Jatim 2026. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai Rp 3,79 triliun.

Pemprov Jatim lakukan pengurangan signifikan pada hampir semua kelompok belanja 2026 dibandingkan 2025. Namun Banggar DPRD Jatim sebut koridornya tak jelas.

Banggar DPRD Jatim menyoroti proyeksi penerimaan daerah dalam Rancangan APBD Jatim 2026 mengalami stagnasi. Harus menjadi peringatan dini.

Tahun ini, sebanyak Rp 23,183 miliar belanja hibah yang didasarkan dari pokir DPRD Jatim tidak dapat direalisasikan. Apa yang sebenarnya terjadi?