Hukum

SIDANG JUAL BELI JABATAN: Sidang perdana eks Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat perkara jual beli jabatan. | Foto: IST

Foto: Ilustrasi/IST

KALAH DI PENGADILAN: Sidang gugatan terhadap PT Avila Prima Intra Makmur di PN Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH

POLRESTABES SURABAYA: Tangani kasus dugaan keterangan palsu dokumen kredit Bank Bumi Artha. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

TUNTUT KEADILAN: Tiara Andyn Mauliana, sebut tindakan PT Narada Aset Manajemen abaikan mengabaikan komitmen. | Foto: IST

PERKARA TAMBANG: Sidang perkara penipuan pembangunan infrastruktur tambang di PN Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR SURABAYA, Barometerjatim.com Tiga ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum Christian Halim, terdakwa perkara penipuan pembangunan infrastruktur tambang dinilai tak membantu posisi terdakwa. Bahkan, menurut jaksa, keterangan ketiga  ahli tersebut justru mendukung pasal 378 KUHPidana yang dijeratkan pihaknya terhadap terdakwa. Keterangan Ahli Hukum Pidana Solahudin dari Ubhara Surabaya itu, justru menguatkan pembuktian kami dalam surat dakwaan, ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU), Novan B Arianto dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (5/4/2021). Begitu pula dengan Ahli Hukum Pidana, Dwi Seno Wijanarko dari Ubhara Jakarta. JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim itu menilai keterangannya tidak relevan.

JAPUNG: Kejati saat konferensi pers (kiri) dan tersangka kasus Japung, Bambang DH. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH

RILIS VIRTUAL: Kepala Kejati Jatim, Mohammad Dhofir (kiri) saat rilis virtual di penghujung tahun. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR

TERSANGKA KASUS JAPUNG: Bambang DH, tujuh tahun sandang status tersangka kasus dana Japung. | Foto: Barometerjatim.com/DOK

LANGGAR PROKES: Anton Delianto, 4.322 orang ditindak yustisi protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH