BPS Mulai Survei, Kemiskinan di Jatim Potensial Naik, Kok?

KEMISKINAN JATIM: Peta kemiskinan di Jatim. Per September 2020, penduduk miskin di Jatim 4.419,10 ribu jiwa. | Foto: IST
KEMISKINAN JATIM: Peta kemiskinan di Jatim. Per September 2020, penduduk miskin di Jatim capai 4.419,10 ribu jiwa. | Foto: IST

BANYUWANGI, Barometerjatim.com – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan bupati dan wali kota bahwa per 1 Maret lalu tim Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mulai turun melakukan survei.

Hasil dari survei ini, biasanya akan dirilis pada September-Oktober untuk melihat potret kemiskinan pada semester pertama 2021. Karena itu, Khofifah meminta penyaluran Bansos dan dana desa dipercepat agar kemiskinan tak potensial naik.

“Kalau PKH tidak dimonitor berapa banyak yang sudah bisa diterimakan kepada masyarakat, kalau BLT, dana desa tidak segera terdistribusi, maka kemiskinan ini akan potensial naik,” katanya saat acara serah terima jabatan bupati dan wakil bupati di Gedung DPRD Banyuwangi, Selasa (2/3/2021) malam.

“Karena pertanyaan BPS adalah dalam seminggu terakhir bapak atau ibu makan apa? Saya tadi pagi diskusi agak panjang, banyak kemudian yang tidak terlalu terang menjawabnya,” sambung Khofifah.

Biasanya kalau baru terima BLT atau PKH, mereka bisa menjawab kemarin makan misalnya dengan lauk telur, ikan, daging ayam, dan seterusnya.

“Pak Dadang (Hardiwan), kepala BPS pesan, bisa ndak ya masyarakat penerima Bansos ini dikasih kitir (kartu), sehingga kalau ada petugas Susenas datang mereka lebih terang: Oh dia penerima Bansos A, B, dan C,” katanya.

Kemiskinan di Banyuwangi sendiri, terang Khofifah, berada di angka 8,06 atau jauh di bawah rata-rata kemiskinan di Jatim 11,09 (4.419,10 ribu jiwa). “Itu artinya bahwa banyak orang sejahtera di Banyuwangi,” katanya.

“Banyak yang sejahtera ini, kalau sekarang tidak ditahan dengan proses distribusi Bansos yang masif, saya khawatir nanti kemudian terjadi peningkatan,” tandasnya.

Berkaitan dengan BPS yang sudah turun survei, Khofifah minta Bupati Ipuk Fiestiandani untuk memonitor pendamping PKH dan dana desa, kalau ada APBDesa yang belum seleisai agar konsultan pendampingnya diminta bisa ebih cepat.

» Baca Berita Terkait Kemiskinan