Tertinggi di Jatim! Serapan APBD Banyuwangi Capai 43,9%

TERTINGGI DI JATIM: Ipuk Fiestiandani (kanan), serapan APBD Banyuwangi 43,9% atau tertinggi di Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/IST
TERTINGGI DI JATIM: Ipuk Fiestiandani (kanan), serapan APBD Banyuwangi 43,9% atau tertinggi di Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/IST

BANYUWANGI, Barometerjatim.com – Penyerapan APBD Banyuwangi tertinggi di Jatim. Dari data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Juli 2021, belanja terserap hampir 44 persen, tepatnya 43,96 persen.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, percepatan penyerapan APBD adalah untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal. Di tengah dunia usaha yang melambat karena pandemi, APBD menjadi instrumen yang bisa berperan menggerakkan ekonomi.

”Meski kapasitas fiskal daerah saat ini juga relatif terbatas, kami terus mendorong penyerapannya agar bisa mendorong ekonomi lokal,” ujar Ipuk usai meluncurkan program penciptaan pengusaha muda baru ”Jagoan Bisnis” secara virtual, Kamis (22/7/2021).

Ipuk mengatakan, penyerapan APBD cukup penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Gelontoran dana APBD melalui beragam pekerjaan dan belanja daerah bisa menjadi stimulan ekonomi warga.

“Salah satu kunci bantalan ekonomi saat ini memang ada pada belanja pemerintah, mengingat hampir semua dunia usaha terdampak pandemi. Oleh karena itu, Pemda harus optimal dalam penyerapan anggaran sesuai arahan Presiden Jokowi dan Ibu Gubernur,” ujar Ipuk.

Dengan APBD yang terserap baik, berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan seperti perbaikan dan pembangunan jalan, bantuan usaha kecil, penanganan sektor kesehatan, dan sebagainya.

“Ada penyerapan tenaga kerja, ada uang yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, berarti ada uang yang dibelanjakan untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkret, dan kita usahakan penyerapannya bisa terus optimal,” katanya.

Ipuk menambahkan, salah satu yang juga akan dipacu dalam APBD Banyuwangi adalah serapan belanja untuk kebutuhan sosial bagi masyarakat alias bansos. Demikian pula belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.

”Situasi saat ini memang tidak mudah. Pemkab Banyuwangi terus berupaya mengoptimalkan instrumen fiskal yang juga sebenarnya dalam ruang yang terbatas untuk menggerakkan perekonomian,” jelas Ipuk.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Mujiono menambahkan, dari sisi pendapatan APBD Banyuwangi per 15 Juli mencapai 49,55 persen secara keseluruhan. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 38,4 persen.

“Terima kasih atas partisipasi seluruh masyarakat Banyuwangi. Saya harap capaian ini bisa diakselerasi sesuai target. Belanja daerah juga bisa sekaligus menjadi stimulan pendapatan daerah karena ekonomi terus berputar,” ujarnya.

» Baca Berita Terkait Banyuwangi