Belanja APBD Jatim Rendah! Fraksi PKB: Ke Mana Khofifah?

SERAPAN RENDAH: Realisasi belanja APBD Jatim di bawah 30%, urutan 28 dari 34 provinsi. | Sumber Data: Kemendagri
SERAPAN RENDAH: Hingga 9 Juli 2021 realisasi belanja APBD Jatim di bawah 30%, urutan 28 dari 34 provinsi. | Sumber Data: Kemendagri

SURABAYA, Barometerjatim.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan menyebut serapan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia — termasuk Pemprov Jatim — sangat mengecewakan.

Hal itu disampaikan Misbah, setelah melihat data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa hingga tujuh bulan pertama tahun ini, realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 masih rendah, bahkan di bawah target yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Serapan anggaran rendah berdampak pada lambatnya pembangunan dan buruknya penanganan dampak Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan,” kata Misbah melalui keterangannya, Sabtu (17/7/2021).

Jika dirata-rata, persentase realisasi belanja APBD provinsi se-Indonesia hingga 9 Juli 2021 yakni 33,78% atau lebih rendah dibanding serapan pada bulan yang sama (yoy) TA 2020 yang ada di angka 37,90%.

Pun serapan anggaran pemerintah kabupaten/kota tidak lebih baik dengan persentase di kisaran 28,46% dan 33,48%. Padahal pada bulan yang sama tahun sebelumnya (yoy) masih di kisaran angka 37,50%.

“Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pemda secara umum sangat memprihatinkan, kurang gercep (gerak cepat). Padahal saat menghadapi pandemi harusnya bisa dipercepat karena kondisi luar biasa (darurat),” ucapnya.

“Ada apa dengan Grahadi? Kok bisa Jatim ada di bawah Papua maupun provinsi baru seperti Kaltara. What happen?

Jatim, misalnya. Jelang akhir semester pertama TA 2021 ini realisasi belanja APBD-nya baru 27,89% atau di urutan 28 dari 34 provinsi yang ada. Bahkan masih di bawah provinsi baru, Kalimantan Utara (27,99%) maupun Papua (28,25%).

Melihat realisasi belanja APBD yang rendah tersebut, kalangan DPPR Jatim pun angkat bicara. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jatim, Fauzan Fuadi bahkan mengaku kaget, dan blak-blakan mempertanyakan kinerja Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

“Selama ini ke mana saja dan sudah berbuat apa untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Ada apa dengan Grahadi? Kok bisa Jatim ada di bawah Papua maupun provinsi baru seperti Kaltara. What happen?” kata Fauzan.

Gencarkan Bantalan Bansos 

KE MANA KHOFIFAH?: Fauzan Fuadi, pertanyakan kinerja Khofifah karena serapan APBD Jatim rendah. | Foto: Barometerjatim.com/IST
KE MANA KHOFIFAH?: Fauzan Fuadi, pertanyakan kinerja Khofifah karena serapan APBD Jatim rendah. | Foto: Barometerjatim.com/IST

Bagaimana kalau alasannya pandemi Covid-19? “Justru dalam kondisi luar biasa (darurat) akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, sentuhan dari Pemprov Jatim sangat diharapkan bahkan dinanti masyarakat, khususnya menyangkut bantalan bantuan sosial,” tegasnya.

Apalagi, tandas alumnus Pondok Pesantren (Ponpes) Qomaruddin Bungah Gresik itu, pemerintah pusat melalui Kemendagri sudah mengintruksikan untuk refocusing atau realokasi anggaran 35% dari belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk penanganan Covid-9.

“Harusnya ada akselerasi realisasi belanja, bukan malah melambat. Padahal semua rumah sakit sudah penuh hingga menolak pasien karena keterbatasan sarana dan prasarana hingga SDM perlu uluran tangan pemerintah,” ucap Fauzan yang juga bendahara DPW PKB Jatim.

Belum lagi dampak kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat. Masyarakat banyak yang menjerit, tak punya pilihan lain harus ke luar rumah untuk menafkahi keluarga karena jika tak bekerja tak ada yang bisa dimakan.

“Ini kan bisa dibantu pemerintah dengan memberikan bantalan bantuan sosial, sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Jangan sampai banyak orang mati itu bukan karena Covid-19 tapi justru karena kelaparan hingga mudah sakit dan meninggal,” tandas mantan wakil ketua Komisi C DPRD Jatim tersebut.

» Baca Berita Terkait DPRD Jatim