PAD

DPRD Jawa Timur menyetujui Perubahan APBD 2025. Belanja daerah meningkat signifikan dari Rp 30,22 triliun menjadi Rp 32,99 triliun.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, mengkritisi serapan anggaran Pemprov Jatim yang masih rendah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menyoroti keras BUMD Pemprov Jatim yang masih minim setoran PAD. Bubarkan saja kalau tak produktif!

Pemkot bersama DPRD Surabaya menyepakati Raperda tentang P-APBD Tahun Anggaran 2025 berkekuatan Rp 12,347 triliun dengan terget PAD Rp 11,661 triliun.

Wali Kota Surabaya memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lantas, bagaimana cara mendongkak Pendapatan Asli daerah (PAD)?

Khofifah menyiapkan tujuh strategi kebijakan dalam optimalisasi PAD pada P-APBD Jatim 2025 yang ditarget Rp 17,43 triliun. Apa saja?

Hadapi efisiensi anggaran 2026, anggota Komisi C DPRD Jatim Multazamudz Dzikri desak Khofifah manfaatkan aset Pemprov Jatim dan revitalisasi BUMD.

PBB di Surabaya tak naik. Eri Cahyadi hanya minta kejujuran pemilik hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya dalam melaporkan kewajiban pajak.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi tegaskan kalau parkir Tepi Jalan Umum (TJU) menimbulkan macet dan orang tidak bisa lewat, ya dihilangkan saja.

Fraksi Golkar DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim agar membentuk badan khusus untuk menangani BUMD, terlebih setoran PAD-nya tak tembus Rp 600 miliar.