DPRD Jatim Setujui P-APBD 2025, Belanja Daerah Meroket Jadi Rp 32,99 Triliun!
SURABAYA | Barometer Jatim – DPRD Jatim menyetujui Raperda tentang P-APBD 2025 menjadi Perda. Penandatanganan persetujuan dilakukan bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025).
Dalam P-APBD 2025, pendapatan daerah ditetapkan naik dari Rp 28,44 triliun menjadi Rp 28,59 triliun, terutama berasal dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan belanja daerah meningkat signifikan dari Rp 30,22 triliun menjadi Rp 32,99 triliun.
Menurut Khofifah, tambahan belanja daerah diarahkan pada program prioritas pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur wilayah.
“Penambahan alokasi belanja ini kami arahkan pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, prioritas Pemprov Jatim terhadap layanan dasar masyarakat sangat tinggi. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 32,8 persen dan kesehatan 22,46 persen. Dia juga memastikan program pengentasan kemiskinan semakin tepat sasaran.
“Komitmen kita semua luar biasa bahwa pelayanan dasar harus kita tingkatkan. Kalau 32,8 persen untuk pendidikan, 22,46 persen untuk kesehatan, maka ini sebetulnya sudah masuk pada angka 55,26 persen,” ucap Khofifah.
“Sasaran pengentasan kemiskinan hari ini kemungkinan salah sasarannya sudah sangat kecil, karena semua sudah berangkat dari DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) yang menyasar khususnya pada desil 1 dan 2,” tambahnya.
P-APBD 2025, tandasnya, juga menitikberatkan pada pembangunan karakter masyarakat, pemberdayaan desa, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta harmoni sosial dan lingkungan hidup.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan Jatim berlangsung inklusif dan berkelanjutan,” tegas Khofifah.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
