PERCEPAT PAW: Pakde Karwo usai menggelar pertemuan terkait PAW 41 anggota DPRD Kota Malang di Grahadi, Surabaya, Rabu (5/9). | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
KPK
Nyono Divonis Ringan 3,5 Tahun, JPU KPK: Ada Apa Ini
VONISI 3,5 TAHUN PENJARA: Nyono Suharli (kiri) divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (4/9). | Foto: IST
Kasus Gratifikasi Nganjuk, KPK Panggil Ketua DPRD Jatim
DIPANGGIL KPK: Halim Iskandar, dipanggil KPK sebagai saksi kasus gratifikasi Bupati nonaktif Nganjuk, Taufiqurrahman. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HASIBUAN
Suap Setoran Triwulan Disnak Jatim: Maskur yang Mulai, Rohayati yang Dibui!
Episode pertama persidangan kasus suap DPRD Jatim selesai. Tujuh terdakwa divonis masuk bui. Episode kedua dinanti: Sejumlah nama yang mencuat di persidangan belum tersentuh hingga kini.
Rawan Pakai Fasilitas Negara, KPK Perlu Awasi Petahana
AWASI CALON PETAHANA: Pakde Karwo, calon petahana cenderung menggunakan fasilitas negara saat sosialisasi pencalonannya. | Foto: Ist
OTT Nyono Tak Pengaruhi Soliditas Golkar di Jatim
GOLKAR TETAP SOLID: Ibnu Munzir (kanan), Partai Golkar tetap solid pasca OTT Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Nyono Suharli. | Foto: Barometerjatim.com/ABDILLAH HR
Nyono Suharli, Dari Kepala Desa hingga Terjaring OTT KPK
BERUJUNG OTT KPK: Nyono Suharli, karir politik yang meroket berujung OTT KPK. Ditangkap atas dugaan korupsi dana kesehatan. | Foto: Barometerjatim.com/RADITYA
Kembali Sasar Jawa Timur, KPK OTT Bupati Jombang
Ilustrasi (Ist)
Terlibat Suap DPRD Jatim, Eks Staf Komisi B Dihukum 4 Tahun
EMPAT TAHUN PENJARA: Rahman Agung (kiri) dan Santoso, masing-masing divonis empat tahun penjara karena terlibat kasus suap DPRD Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/DOK
Terbukti Terima Suap! Eks Ketua Komisi B DPRD Jatim Basuki Divonis 7 Tahun dan Hak Politik Dicabut
SURABAYA, Barometer Jatim – Mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mochammad Basuki divonis tujuh tahun penjara dalam kasus suap DPRD Jatim, atau enam bulan lebih lama dari Kabil Mubarok, namun dua tahun lebih ringan dari tuntutan JPU KPK.
