Minta Suntikan Modal Rp 500 M, Komisi C Bakal 'Kuliti' Rencana Bisnis BPR Jatim!

SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono tak menyoal permintaan suntikan modal Rp 500 miliar PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim atau Bank UMKM, tapi rencana bisnisnya harus 'dikuliti' karena ini uang rakyat.

“Penyertaan modal itu bukan perkara jumlahnya. Kita mau menyertakan berapa pun itu, yang penting analisa bisnisnya oke, tidak masalah bagi saya,” tegasnya pada Barometer Jatim, Sabtu (14/6/2025).

Maka, lanjut Hartono, harus dilihat dulu rencana bisnisnya seperti apa, baru dipandang pantas tidak BPR Jatim mendapat suntikan modal hingga Rp 500 miliar.

“Karena ini uang rakyat, jangan sampai yang penting setuju tapi potential loss-nya sangat tinggi,” tandas legislator asal Partai Gerindra tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjanjikan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 150 miliar dalam lima tahun dari BPR Jatim asal ada suntikan modal Rp 500 miliar. Rasionalkah?

“Ya kita ingin lihat dulu rencana bisnisnya seperti apa, kan belum disampaikan ke kita. Kita ingin lihat rencana kerjanya BPR itu seperti apa, supaya kita bisa melihat rasional atau tidak dari rencana kerjanya,” ucap Hartono.

“Tidak hanya sekadar oh ya (dikasih suntikan modal) sekian nanti akan kembali (setoran PAD) sekian, ya namanya perjudian itu. Bisnis itu harus rasional,” tegasnya.

Jadi setelah melihat rencana kerja BPR Jatim, tandas Hartono, Komisi C baru bisa menilai kalau suntikan modal memang pantas diberikan atau tidak. Sebab, dalam bisnis tidak bisa setiap tahun naik signifikan.

Di awal pasti akan sedikit berkurang karena masih set up, masih penyiapan bisnisnya. Mungkin nanti ada peak season yang paling menguntungkan di tahun ke berapa.

Hartono menambahkan, hingga kini baru BPR Jatim yang mengusulkan suntikan modal Rp 500 miliar. Namun dia mengungkap, dalam pertemuan PT PWU (Panca Wira Usaha) dan PT JGU (Jatim Grha Utama) juga minta. Bisa jadi BUMD lainnya menyusul.

“Tapi belum masuk sampai tahap pengusulan, masih pada diskusi-diskusi. Jadi belum ada jumlah angka yang diusulkan,” katanya.

Dalam diskusi juga terungkap, bagi BUMD maupun anak usahanya kalau tidak dikasih suntikan modal jalannya tidak maksimal, tapi kalau ditutup beban yang harus dilunasi tidak sedikit.

“Contoh kecil kemarin, Kasa Husada (anak usaha PT PWU) menyampaikan kalau diminta jalan butuh modal sekian, tapi kalau ditutup juga bebannya yang harus dilunasi sekian banyak,” beber Hartono.

“Jadi kalau maju juga keluar (tambah modal), mundur (ditutup) juga harus keluar lebih banyak lagi. Hal semacam itu terjadi di BUMD kita,” pungkasnya.{*}

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur