DPRD Jatim

Eks Ketua DPRD Jatim, Kusnadi kembali diperiksa KPK terkait kasus korupsi hibah Pemprov Jatim. Selama tujuh jam dicecar soal hibah gubernur.

Khofifah janjikan setoran PAD Rp 150 miliar dari BPR Jatim dalam lima tahun mendatang setelah suntikan modal Rp 500 miliar terpenuhi. Apa kata DPRD Jatim?

Komisi C DPRD Jatim tak menyoal permintaan suntikan modal Rp 500 miliar PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim. Namun rencana kerjanya harus dikuliti.

Jaka Jatim desak KPK segera menahan Kusnadi, agar insiden hilangnya salah seorang tersangka korupsi dana hibah Pemprov Jatim tersebut tak terulang lagi.

Jaka Jatim mendesak KPK segera menahan Kusnadi, agar insiden hilangnya tersangka korupsi dana hibah Pemprov Jatim tersebut tak terulang lagi.

Setoran PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih terhadap PAD sangat kecil. DPRD minta dilakukan audit khusus oleh tim independen.

Tiga BUMD Pemprov Jatim, yakni PT PWU, PT JGU, dan PT Air Bersih dicap sebagai tak produktif dan tak prospektif. Berapa harta kekayaan Dirutnya?

Target PAD dari BUMD Jatim meleset, target Rp 473,110 miliar hanya terealisasi Rp 471,687 miliar. Khofifah diminta evaluasi direksi dan komisaris.

Komisi C DPRD Jatim mengkritisi BPR Jatim agar tidak hanya minta tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar, tapi setoran dividen untuk PAD juga harus melesat.

Gaduh soal tarif di Pelabuhan Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) clear. Menurut Komisi C DPRD Jatim ini soal business-to-business (B2B), bukan urusan sosial.