DPRD Jatim

Jaka Jatim menilai tersangka hibah Jatim yang kembali duduk di legislatif tak layak menerima gaji, tunjangan, hingga berbagai fasilitas dari negara.

Sudah sebulan lebih KPK janji segera melakukan upaya paksa, namun 21 tersangka korupsi dana hibah Pemprov Jatim tak juga ditahan. Cuma gertak sambal?

Sebanyak Rp 23,183 miliar belanja hibah yang berasal dari Pokir DPRD Jatim, tahun ini tidak dapat direalisasikan. Pemprov Jatim dinilai kacau!

GUbernur Khofifah merancang pendapatan APBD Jatim 2026 sebesar Rp 28,263 triliun. Alokasi untuk Dinas Pendidikan mencapai Rp 9,4 triliun.

DPRD Jawa Timur menyetujui Perubahan APBD 2025. Belanja daerah meningkat signifikan dari Rp 30,22 triliun menjadi Rp 32,99 triliun.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, mengkritisi serapan anggaran Pemprov Jatim yang masih rendah di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

GMNI Surabaya mendatangi Komisi E DPRD Jatim untuk melakukan audiensi dan diterima Cahyo Harjo Prakoso. Minta segera tindaklanjuti hal ini.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menyoroti keras BUMD Pemprov Jatim yang masih minim setoran PAD. Bubarkan saja kalau tak produktif!

Fraksi Partai Gerindra soroti rendahnya serapan anggaran di hampir semua OPD Pemprov Jatim, sekitar 40-50 % per Agustus 2025. Kinerja Bappeda dinilai lamban!

Fraksi PKB soroti keberadaan BUMD Pemprov Jatim yang tidak produktif. Gubernur Khofifah diminta tegas terhadap BUMD yang hanya jadi beban.