BPR Jatim Minta Tambah Modal Rp 500 M, Komisi C Singgung soal Business Plan!
SURABAYA | Barometer Jatim – PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim, minta tambahan penyertaan modal Rp 500 miliar.
Menurut Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, ketika Bank UMKM mengajukan tambahan modal, maka harus berkonsekuensi. Semakin menambah modal, otomatis setoran dividen ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus semakin bertambah.
“Tentu kami ingin mengetahui, bagaimana business plan dari Bank UMKM ini terkait tambahan modal Rp 500 miliar,” kata Adam.
“Jangan kemudian minta tambahan modal, tapi langkah-langkah akseleratifnya tidak ada sama sekali. Tapi itu nanti kami bahas, kami masih belum tahu secara detail,” tandas legislator asal Partai Golkar tersebut.
Fraksi Partai Golkar sendiri saat menyampaikan pandang fraksi lewat juru bicaranya, Sobirin dalam sidang paripurna, Kamis (22/5/2025), menyetujui permintaan penambahan modal BPR Jatim.
Hal itu juga sesuai dengan Perda tentang Penyertaan Modal yakni Perda Nomor 8/2013 yang telah diubah dengan Perda Nomor 11/2019.
Khusus untuk PT Bank Perkreditan Rakyat (PT BPR) yang berdiri sejak 2001, nomenklaturnya juga telah diubah dengan Perda Nomor 1/2025 menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Jatim (Perseroda).
“Penyertaan modal BUMD diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54/2017 tentang BUMD, untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan guna memperkuat usaha bisnisnya,” kata Sobirin.
Terlebih kondisi BPR saat ini dinilai kategori A (sehat) dan positif. Hal itu bisa dilihat dari penilaian beberapa indikator, antara lain mampu menyalurkan kredit pada sektor produktif hingga 91,95% yang fokus pada usaha mikro dan kecil, selebihnya kredit konsumtif.
Sebagai bank daerah kategori sehat, dalam mengemban fungsinya BPR mampu setor dividen ke PAD Jatim meningkat setiap tahun dan di 2024 sebesar 9,4 miliar atau sesuai dengan targetnya.
Meski demikian, tandas Sobirin, rencana penggunaan penyertaan modal perlu dicermati agar tepat guna. Karena itu, dapat ditugasi Komisi C untuk membahasnya.
Fraksi Golkar juga mengingatkan, agar ke depan pengelolaan kredit benar-benar teliti atau tidak sembrono sejak awal, serta menghindari terjadi persoalan atau kecurangan.
“Nilai NPL (Non-Performing Loan) 9,94% yang dicapai tahun 2024 kiranya belum dibanggakan, tahun 2025 hendaknya bisa turun hingga 5 persen bahkan bisa target zero fraud,” ucap Sobirin.
“Khusus tentang realisasi dana bergulir di tahun 2025 terjadi kredit bermasalah sebesar Rp 91,97 miliar, agar direksi bersama Biro Keuangan Jatim merumuskan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” tandasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (28/5/2025), menyatakan penyertaan modal Rp 500 miliar BPR Jatim ditargetkan menghasilkan kontribusi dividen Rp 150 miliar untuk PAD dalam lima tahun mendatang.
“Dalam hal penyertaan modal telah terpenuhi sebesar Rp 500 miliar, proyeksi dalam lima tahun ke depan maka kontribusi dividen kurang lebih Rp 150 miliar," katanya.
Dia juga menyebut, setoran dividen dari laba tahun buku 2023 sebesar Rp 9,42 miliar dan proyeksi tahun buku 2024 meningkat menjadi Rp 9,6 miliar.
“Sehingga diharapkan dengan penambahan penyertaan modal akan lebih meningkatkan dividen,” ucapnya.{*}
| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
