Syarat Terpenuhi! BDH Dorong Armuji Maju di Pilwali Surabaya

DORONG ARMUJI: Bambang DH bersama KHofifah usai menghadiri wisuda di Untag Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/MARJAN
BDH DORONG ARMUJI: Bambang DH bersama Khofifah usai menghadiri wisuda di Untag. | Foto: Barometerjatim.com/MARJAN

SURABAYA, Barometerjatim.com – Pasca Whisnu Sakti Buana tak menjabat ketua DPC PDIP Surabaya, nama Armuji berubah meroket di bursa Pilwali Surabaya 2020.

Melihat kenyataan tersebut, mantan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono (BDH) ikut mendorong Armuji apalagi koleganya di PDIP itu dinilai memenuhi syarat minimal untuk maju lewat ‘partai banteng’.

“Saya komunikasi dengan Pak Armuji dan saya dorong, silakan! Bagaimanapun dia pernah memimpin partai, memimpin dewan, wakil rakyat,” katanya usai menghadiri wisuda ke-119 program diploma, sarjana, magister dan doktor Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya, Sabtu (7/9/2019).

Artinya, tandas Bambang, “Sebetulnya syarat-syarat minimal terpenuhi. Tapi kan tidak hanya syarat minimal, saran saya pada Pak Armuji silakan turun, turun (ke masyarakat).”

Armuji, lanjut BDH, juga bisa dipasangkan dengan kandidat manapun, termasuk dengan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi.

“Siapapun, PDIP ini kan terbuka, baik dari calon internal maupun calon dari luar,” tegas ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP periode 2014-2019 tersebut.

Apakah PDIP juga mempertimbangkan kandidat dari luar Surabaya? “Wilayah pengabdian kita kan NKRI. Jadi bisa saja kader yang berkembang tumbuh di wilayah A, kemudian partai membutuhkan di wilayah B,” jelasnya.

Penjaringan dan Penyaringan

Namun BDH menegaskan, siapapun kandidat yang ingin maju lewat PDIP harus mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.

Di internal PDIP juga ada psikotes. “Apa yang ingin digali lewat tes ini? Digali integritasnya, kapabilitasnya, kemudian kemampuan manajerialnya,” katanya.

Lalu daya tahan terhadap tekanan, mengingat kepala daerah bekerja selama 24 jam. Kalau lemah, dikhawatirkan ada sedikit persoalan gampang stres dan tidak jernih dalam mengambil keputusan.

Selain psikotes, ada pula fit and proper test yang meliputi tiga hal. Pertama, persoalan ideologi. Jangan sampai urusan konsensus nasional terkait empat pilar kebangsaan — Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika — masih diragukan.

Kedua, kemampuan memahami peta di wilayah yang akan dipimpinnya. Termasuk terkait potensi SDM, SDA, maupun masalah-masalah yang menonjol di wilayah tersebut.

“Kemudian memahami mimpi-mimpi warganya. Jangan sampai calon kepala daerah tak paham potensi wilayahnya. Dan berikutnya (ketiga) komitmen. Misalnya terhadap visi nasional,” ucap BDH.

» Baca Berita Terkait Pilwali Surabaya, PDIP