Sekda Jatim Masih Plh, Pakar: Secara Etis Khofifah Gagal!

SAMPAI KAPAN PLH?: Heru Tjahjono (kanan) saat mendampingi Gubernur Khofifah. Sampai kapan Plh? | Foto: IST/Dok
SAMPAI KAPAN PLH?: Heru Tjahjono (kanan) saat mendampingi Gubernur Khofifah. Sampai kapan Plh? | Foto: IST/Dok

SURABAYA, Barometerjatim.com – Entah sampai kapan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa membiarkan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim kosong. Sudah berbulan-bulan jabatan strategis itu masih diisi Pelaksana Harian (Plh) Heru Tjahjono — mantan Sekda definitif yang difungsionalkan setelah tak lagi memiliki jabatan struktural.

Menurut Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Andri Arianto, membiarkan kursi Sekda kosong berlarut-larut menunjukkan secara etis sebagai kepala daerah Khofifah gagal.

“Secara etis gubernur ini gagal. Tidak melakukan reformasi birokrasi dengan baik, karena kepala daerah dalam konteks otonomi daerah itu kan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sehat,” katanya, Selasa (3/8/2021).

“Penataan organisasi di lingkungan Pemprov Jatim kan harus sehat. Kalau tidak sehat, secara etis sebagai kepala daerah itu gagal,” tandas pakar yang alumnus FISIP Universitas Airlangga (Unair) tersebut.

Dalam dalam konteks otonomi daerah, papar Andri, Khofifah harus tetap melakukan reformasi birokrasi sesuai amanat undang-undang (UU). Selain itu, kelemahan Plh yakni tidak bisa melakukan tindakan dan keputusan yang strategis.

“Sehingga dalam perencanaan kerja, tentunya hanya bersifat rutinitas. Terlebih lagi, itu juga menghambat regenerasi di Pemprov Jatim. Perkara penggantinya bisa dilakukan mekanisme, ya terserah gubernur-lah, mau bikin panitia seleksi atau mengusulkan seperti apa,” kata Andri.

“Tapi yang pasti reformasi birokrasi itu mengamanatkan, jika pejabatnya definitif dia bisa melakukan tugas-tugas yang sifatnya, pertama, bisa melakukan efektifitas kerja. Kedua, efisiensi dalam pekerjaanya, dan ketiga, inovasi-inovasi yang harus dimunculkan,” sambungnya.

Nah, dalam menghadapi dua hal yang penting hari ini, yakni pemutusan pandemi Covid-19 sekaligus bebarengan dengan membangkitkan ekonomi warga se-Jatim, maka Sekda definitif yang dipilih harus memenuhi minimal tiga hal tersebut.

“Efektifitasnya bekerja, inovasinya dalam membuat kebijakan, dan efisiensinya dalam menghemat anggaran, karena kita dalam kondisi yang tidak bagus-bagus amat hari ini,” tandas mantan aktivis 98 itu.

Bagi Andri, ini sekaligus tantangan, bahwa gubernur harus kritis terhadap aparatusnya sendiri. Gubernur harus memilih aparatus pemerintahan yang bisa berpikir masa depan, bagaimana memutus pandemi Covid-19 dan meningkatkan kembali ekonomi masyarakat.

Jadi Preseden Buruk

KHOFIFAH GAGAL: Andri Arianto, secara etis Khofifah gagal karena tak lakukan reformasi birokrasi dengan baik. | Foto: IST/Dok
KHOFIFAH GAGAL: Andri Arianto, secara etis Khofifah gagal karena tak lakukan reformasi birokrasi dengan baik. | Foto: IST/Dok

Seberapa urgen posisi Sekda, sehingga saat jabatan tersebut kosong menjadi sorotan dan gubernur dikritisi banyak pihak?

Dalam tata kelola pemerintahan daerah, menurut Andri, sangat urgen. Sebab, Sekda lah yang menjadi dirigen birokrasi sekaligus pelaksana dan pengawal kebijakan gubernur, sehingga membuat harmonis antara kebijakan yang dibuat gubernur dan aparatus yang melaksanakannya.

“Namun jika tidak segera melakukan tindakan definitif, ya bisa dikatakan gubernur yang lambat, gubernur bisa disalahkan. Bisa jadi tidak terjadi harmonisasi di dalam tubuh aparatus pemerintahan yang seharusnya banyak orang mumpuni dalam arti ya sesuai dengan administrasi, kepangkatan, pengalaman kerjanya,” paparnya.

Jangan sampai gubernur pasrah atau tidak mampu memilih Sekda definitif. Jika itu terjadi, maka akan menjadi preseden buruk ketika Khofifah tak mampu memilih dan segera mengganti atau menetapkan Sekda definitif biar tidak lagi diisi Plh.

Sebelumnya, reaksi keras juga disampaikan Anggota Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo yang menyebut Sekda Jatim diisi Plh di saat pejabat definitifnya tidak ada, adalah preseden buruk dan membuat birokrasi Pemprov Jatim karut marut.

“Plh itu orangnya, manusianya, jabatannya masih ada, cuma berhalangan sementara. Apakah sakit atau mungkin ada cuti haji atau tugas lain, itu sementara. Tidak ada ceritanya Plh sampai berbulan-bulan. Lama-lama saya rasakan kok makin gak karu-karuan begini birokrasi di Pemprov Jatim,” ujarnya.

» Baca Berita Terkait Heru Tjahjono