16 Kepala OPD Dilantik, DPRD: Khofifah Hanya Main Catur!

KHOFIFAH MAIN CATUR: Freddy Poernomo, Khofifah hanya main catur terkait pelantikan 16 kepala OPD Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS
KHOFIFAH MAIN CATUR: Freddy Poernomo, Khofifah hanya main catur terkait pelantikan 16 kepala OPD Jatim. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com – Anggota Komisi A DPRD Jatim, Dr Freddy Poernomo SH MH menilai pelantikan 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tak lebih dari sekadar rolling.

Sebab, meski mantan Menteri Sosial itu telah melantik 16 pejabat eleson II atau pimpinan tinggi pratama untuk mengisi jabatan yang selama ini kosong, nyatanya malah banyak membuat kekosongan baru kursi kepala OPD.

Di antaranya kursi kepala Dinas PU Bina Marga, kepala Dinas PU SDA, Dirut RSJ Menur, dan kepala Dinas Peternakan. Bahkan kursi kepala Dinas Kesehatan juga dibiarkan kosong di saat pandemi Covid-19 di Jatim tengah meroket.

Sebelumnya, kepala Dinas Kesehatan Jatim dijabat dr Herlin Ferliana dan di-rolling menjadi Direktur RSU Haji namun tak langsung diganti pejabat definitif melainkan bakal diisi Plt (pelaksana tugas).

“Lebih banyak rolling. Rolling ini pemilihan, makanya 14 OPD itu masih kosong,” kata Freddy kepada Barometerjatim.com, Rabu (28/7/2021). “Ini kan gubernur hanya main catur. Jadi rolling saja ini, ya bahasa kasarnya menyiasatilah,” sindirnya tajam.

Selain itu, legislator yang juga doktor Ilmu Hukum Pemerintahan lulusan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu menyoroti soal assessment alias penilaian, mengingat salah satu asesor kandidat eselon II yakni Sekretaris Daerah (Sekda/eselon I).

“Lha Sekdanya sudah alih fungsi, turun setera dengan eselon III. Apa mungkin calon kandidat eleson II di-assessment eselon III. Ini kalau bicara kompetensi, fungsi ya,” katanya.

Politikus asal Partai Golkar Jatim itu juga heran dengan penunjukan Heru Tjahjono sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda yang notabene selain sebagai koordinator OPD juga ketua tim anggaran.

“Plh itu orangnya, manusianya, jabatannya masih ada, cuma berhalangan sementara. Apakah sakit, ada mungkin cuti haji atau tugas lain, itu sementara. Tidak ada ceritanya Plh itu sampai berbulan-bulan,” kata Freddy.

“Dalam sejarah Sekda di Jatim, sepengetahuan saya, tidak ada Plh sampai berbulan-bulan. Tidak benar Plh sepanjang itu, ini preseden buruk!” tandasnya.

Freddy angkat bicara, lantaran sudah kesal melihat karut marut birokrasi di Pemprov Jatim. Lagi pula, salah satu tugas DPRD Jatim memang melakukan fungsi pengawasan (controlling).

“Antara gubernur sama dewan itu checks and balances, mitra sejajar, jadi saling mengawasi. Gubernur juga boleh mengawasi DPRD, begitu pula dengan DPRD. Kita ini bukan atasan dan bawahan, makanya saya bicara,” tegasnya.

Plt dan Siapkan Pansel

Sementara itu Khofifah menjelaskan, terkait masih banyak jabatan kepala OPD kosong pasca 16 pejabat eselon II dirotasi dan mutasi, pihaknya akan melakukan Plt dan segera menyiapkan Panitia Seleksi (Pansel).

“Ya besok kita akan rapat bikin Pansel. Panselnya kan sudah ada sebetulnya. Kemarin itu kan juga ada Pansel, proses untuk merotasi. Jadi hari ini yang kosong-kosong akan di-Plt, kemudian kita segera open bidding,” katanya.

Khofifah juga memaparkan beberapa hal yang menghambat proses pengisian jabatan OPD Pemprov Jatim, salah satunya karena status Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang masih mengambang.

Sejak awal tahun lalu, gubernur yang juga ketua umum PP Muslimat itu mengaku masih menunggu kepastian status lima Bakorwil. Namun baru mendapat kepastian Bakorwil boleh diisi pada Maret.

“Kabupaten/kota yang ketempatan Bakorwil mungkin juga ingin tahu, tapi bahwa struktur itu hanya ada di Jatim. Nah, Jateng dan Jabar sekarang ini saya mendengar sedang mengajukan Bakorwil lagi,” ujarnya.

Setelah Maret disetujui ada Bakorwil, Khofifah kemudian minta dikoordinasikan anggarannya berinduk ke mana, karena struktur ini hanya ada di Jatim. Akhirnya ketemu anggarannya berinduk ke Sekda.

Kenapa harus menunggu kepastian status Bakorwil? “Lima eselon II, coba kalau terlanjur diisi kemudian tiba-tiba lembaga ini tidak dibenarkan, kayak apa itu nasib mereka yang sudah ditunjuk sebagai kepala Bakorwil,” ucapnya.

Selain itu, sebenarnya Khofifah telah mengajukan nama ke-16 pejabat eselon II yang dilantik ke BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) sejak awal Juni 2020.

Namun pelantikannya harus beberapa kali tertunda, karena saat akan dilantik sejumlah orang terpapar Covid-19. Selain itu, menyesuaikan dengan kondisi kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.

  • 16 PEJABAT ESELON II YANG DILANTIK
  1. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Drs Abi Manyu Pontjo Atmodjo, MM (sebelumnya Asisten III Administrasi Umum Sekdaprov Jatim)
  2. Asisten III Administrasi Umum Setdaprov Jatim Drs Syaikhul Ghulam, MM (sebelumnya Kepala Bakorwil Malang)
  3. Kepala Bappeda Jatim Ir Muhammad Yasin MSi (sebelumnya Kepala DPMD Jatim)
  4. Kepala DPMD Sukaryo SH, MM (sebelumnya Kepala Biro AP Setdaprov Jatim)
  5. Kepala Dinas Kehutanan Dr Ir Jumadi MMT (sebelumnya Asisten II Sekdaprov Jatim)
  6. Direktur RSU Haji dr Herlin Ferliana MKes (sebelumnya Kadinkes Jatim)
  7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dr Ardo Sahak MM (sebelumnya Asisten I Sekdaprov Jatim)
  8. Kepala ESDM Dr Nurkholis SH MM (sebelumnya Kepala BKD Jatim)
  9. Kepala BKD Indah Wahyuni SH, MSi (sebelumnya Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim)
  10. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Dr Dyah Wahyu Ermawati, MA (sebelumnya Kepala Bakorwil Bojonegoro)
  11. Kepala Bakorwil Pamekasan Ir Gunawan Saleh, MM (sebelumnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan)
  12. Kalaksa BPBD Jatim Drs Budi Santoso (sebelumnya Kepala Satpol PP)
  13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ir Tiat Sutiati Suwardi MSi (sebelumnya Kepala Biro Perekonomian)
  14. Direktur RSUD dr Soedono Madiun, dr Ilham (sebelumnya Direktur RSJ Menur)
  15. Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo MSi (sebelumnya Kepala Biro Administrasi Pimpinan)
  16. Kepala Satpol PP M Hadi Wawan Guntoro MSi (sebelumnya Kepala Biro Organisasi)
  • SEJUMLAH JABATAN MASIH KOSONG: Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Kepala Dinas Peternakan Jatim, Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Dinas PU SDA, Asisten I, Asisten II, Direktur RSJ Menur, Kepala Biro AP, Kepala Biro PBJ, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Kepala Bakorwil Jember, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Bakorwil Malang, dan Kepala Bakesbangpol.

» Baca Berita Terkait DPRD Jatim