Pimpinan DPRD ke Khofifah: Semua OPD Vital, Segera Diisi!

TEMUI PIMPINAN DPRD JATIM: Pimpinan DPRD Jatim minta Khofifah segera isi semua kepala OPD kosong. | Ilustrasi: IST
TEMUI PIMPINAN DPRD JATIM: Pimpinan DPRD Jatim minta Khofifah segera isi semua kepala OPD yang kosong. | Foto: IST

SURABAYA, Barometerjatim.com – Sekian waktu — bahkan ada yang beberapa tahun — kosong, akhirnya Gubernur Khofifah Indar Parawansa melantik 16 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.

Pimpinan DPRD Jatim menyambut positif. Namun demikian, Khofifah tetap diminta segera mengisi sejumlah kepala OPD yang masih kosong.

Di antaranya Dinas Kesehatan, Dirut RSJ Menur, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Bakorwil Malang, Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Kepala Dinas PU Mina Marga, dan beberapa posisi jabatan strategis lainnya.

“Tentunya itu harus segera diisi, tidak bisa tidak. Kita juga sampaikan kepada beliau (Khofifah), semua OPD itu vital,” kata Ketua DPRD Jatim, Kusnadi usai rapat pimpinan DPRD Jatim dengan Khofifah di ruang Banmus, Rabu (28/7/2021).

Meski kekosongan harus segera diisi, lanjut Kusnadi, tetap harus melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku untuk menentukan figur yang tepat.

“Kita juga tidak berharap karena alasan vital kemudian pengisiannya cepat-cepat. Sak onok’e wong (yang penting ada orang) terus diangkat, tidak boleh begitu. Harus tetap sesuai ketentuan,” ucap legislator asal PDIP tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, papar Kusnadi, Khofifah juga menjelaskan terkait pelantikan 16 kepala OPD baru dilakukan.

Sebelumnya usai pelantikan, Khofifah memaparkan beberapa hal yang menghambat proses pengisian jabatan OPD Pemprov Jatim, salah satunya karena status Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang masih mengambang.

Sejak awal tahun lalu, gubernur yang juga ketua umum PP Muslimat itu mengaku masih menunggu kepastian status lima Bakorwil. Namun baru mendapat kepastian Bakorwil boleh diisi pada Maret.

“Kabupaten/kota yang ketempatan Bakorwil mungkin juga ingin tahu, tapi bahwa struktur itu hanya ada di Jatim. Nah, Jateng dan Jabar sekarang ini saya mendengar sedang mengajukan Bakorwil lagi,” ujarnya.

Setelah Maret disetujui ada Bakorwil, Khofifah kemudian minta dikoordinasikan anggarannya berinduk ke mana, karena struktur ini hanya ada di Jatim. Akhirnya ketemu anggarannya berinduk ke Sekda.

Selain itu, sebenarnya Khofifah telah mengajukan nama ke-16 pejabat eselon II yang dilantik ke BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) sejak awal Juni 2020.

Namun pelantikannya harus beberapa kali tertunda, karena saat akan dilantik sejumlah orang terpapar Covid-19. Selain itu, menyesuaikan dengan kondisi kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.

» Baca Berita Terkait DPRD Jatim